FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pembangunan infrastruktur gencar dilakukan Pemprov Sulsel. Bila rampung, pusat-pusat ekonomi baru akan tercipta.
HANYA saja, masih banyak daerah yang terhambat akses. Bisa ditembus, tetapi sulit. Ada yang bahkan tidak bisa diakses dengan kendaraan. Kondisi ini menghambat pertumbuhan ekonomi.
Ada dua pilihan di sektor infrastruktur jalan yang bisa jadi solusi untuk meratakan pertumbuhan ekonomi di Sulsel: memperlebar jalan nasional di semua ruas dan membuka akses jalan ke daerah terisolasi (remote area).
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan Sulsel saat ini jadi perhatian pusat. Pertumbuhan ekonominya stabil, daya beli masyarakat tinggi, dan inflasi selalu terjaga jadi daya tarik. Hanya saja, dukungan anggaran pusat yang turun, kurang.
"Padahal bila infrastruktur mulus dan baik, ekonomi Sulsel pasti akan melejit. Kita bisa jadi penopang ekonomi nasional," ungkap Nurdin saat menerima rombongan kunjungan kerja (kunker) komisi V DPR RI di Rujab Gubernur, Rabu, 18 Desember.
Sehingga, Nurdin berharap pemerintah pusat juga melihat Sulsel jadi barometer KTI yang jadi masa depan Indonesia. Barometer KTI itu ada di Sulsel. Sehingga pembangunan infrastruktur penghubung 24 kabupaten/kota sangat penting.
"Kalaupun memang masih sulit membangun proyek tol nasional, ada opsi lain. Seperti dilakukan pelebaran semua jalan nasional dahulu," bebernya.
Buka Isolasi
Pembukaan kawasan terisolasi yang punya potensi juga prioritas. Daerah-daerah yang masih alami akan ditata baik. Seperti kawasan Seko di Luwu Utara.
"Setiap tahun kita kekurangan daging. Seko itu sangat pas dikembangkan jadi kawasan peternakan. Sehingga Sulsel ke depan menjadi lumbung daging nasional," jelas mantan Bupati Bantaeng dua periode itu.
Problem Seko yang terisolasi harus diselesaikan. Daerah yang dikenal dengan tarif ojek termahal (Rp1,1 juta sekali jalan) ini bertahap diperbaiki kondisi jalannya. Apalagi, kawasan Seko ini bisa disebut segitiga emas. Menghubungkan tiga provinsi: Sulsel, Sulteng, dan Sulbar.
"Banyak jarak bisa dipangkas dan Seko akan jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Namun, perlu dukungan APBN sehingga kita minta Komisi V (DPR RI) mendorong lewat hak budgeting untuk men-support balai-balai nasional di Sulsel," terangnya.
Balai Membantu
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XIII Miftachul Munir menuturkan saat ini kemantapan jalan nasional di Sulsel mencapai 92,30 persen. Namun sayang, anggaran tahun depan menurun. Pihaknya hanya mendapat jatah kisaran Rp800 miliar.
"Tahun ini (2019, red) kita bisa Rp1 triliun lebih. Ada penurunan. Ini juga yang kita keluhkan," jelasnya.
Terkait pembangunan jalan kawasan terisolasi, pihaknya sudah ikut berpartisipasi membangun jalan di Seko. Ini setelah mendapat diskresi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Saat ini sudah tahapan pengaspalan.
"Tahun depan ada lagi anggaran Rp30 miliar untuk Seko. Memang belum cukup. Kalau ada dana sisa lelang, nanti kita arahkan ke sana," bebernya.
Pihaknya pun berharap ada dukungan legislator DPR RI. Terutama saat ada rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Ditjen Bina Marga maupun dengan Menteri PUPR. Terutama dukungan anggaran.
"Terus terang, kami tidak punya kewenangan untuk memindahkan anggaran ke proyek yang bukan jalan nasional. Itu butuh diskresi Menteri. Makanya kita butuh dukungan DPR RI," imbuh Miftachul Munir.
Wakil Ketua Komisi V, Syarif Abdullah menyebutkan infrastruktur Sulsel tentu akan jadi perhatian. Apalagi di komisi terkait infrastruktur ini, banyak legislator perwakilan Sulsel. Menurutnya, Sulsel mesti mendapat sokongan besar pusat.
"Proyek infrastrukturnya harus ada suntikan APBN. Kita di Komisi V ada Pak Aras, Pak Hamka B Kady, ada Bu Sarce Bandaso, ada Pak Andi Iwan. Saya kira mereka akan vokal nanti perjuangkan anggaran," jelasnya.
Kereta Api
Nurdin menambahkan proyek kereta api Makassar-Parepare sementara progres dikebut. Pengerjaan di kawasan Barru disebutnya sementara dipacu. Pihaknya berharap untuk rute Pangkep, Maros, dan Makassar bisa tuntas 2021.
"Kita ingin masyarakat juga punya kesadaran agar tidak ada lagi persoalan lahan. Kereta api berfungsi tentu ada lagi kawasan ekonomi baru tercipta di sekitar perlintasannya," jelasnya.
Sementara rombongan Komisi V yang sempat meninjau proyek kereta api, ikut menyoroti dan mempertanyakan persoalan tersebut kepada gubernur saat bertemu.
"Kereta api Sulsel, sudah lima tahun, progresnya kok lamban sekali," kata
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah.
Dia mengatakan, dalam waktu lima tahun dan yang berhasil dirampungkan hanya 40 km, itu cukup lambat. Saat turun melihat progres kereta api, yang menjadi kendala adalah masyarakat tidak setuju dengan nilai ganti rugi pembebasan lahan yang ditetapkan pemerintah.
"Karena itulah, progres pembangunan menjadi lambat. Soal pembebasan lahan jadi kendala utama," jelasnya.
Karena itu, kata Syarif, pihaknya akan duduk bersama Kementerian Perhubungan dan stakeholder terkait lainnya untuk membahas dan membicarakan apakah memungkinkan ada toleransi soal nilai pembebasan lahan yang diterima masyarakat sehingga mereka merasa tidak dirugikan.
"Masyarakat menganggap nilai ganti ruginya tidak pantas. Kami di Komisi V akan membicarkan lagi hal ini dengan kementerian terkait," tambahnya.
Yang penting, dia menekankan, rute Barru-Parepare sudah harus rampung 2020 mendatang. Sementara pada 2022, rute Parepare-Makassar sudah beroperasi.
Pada kesempatan itu, Bupati Barru Suardi Saleh curhat bahwa kehadiran rel kereta api di Barru memberi dampak negatif. Selain merusak jalan yang ada di sekitarnya, juga menimbulkan banjir.
Pasalnya, sedimen yang ditimbulkan dari timbunan tanah untuk lokasi rel, posisinya cukup tinggi. "Sehingga saat hujan turun, banyak yang mengalir dan menjadi sedimentasi di sungai. Akibatnya, sungai meluap menyebabkan banjir," tukasnya. (*)