Senat AS Dikuasai Republik, Donald Trump Bisa Lolos Pemakzulan

Kamis, 19 Desember 2019 15:21

FAJAR.CO.ID, WASHINGTON — House of Representatives (HoR) atau DPR Amerika Serikat resmi memakzulkan Presiden Donald Trump pada Rabu (18/12) atau Kamis (19/12) pagi WIB. Dalam voting, mayoritas anggota DPR AS yang memang didominasi oleh Partai Demokrat menyetujui pemakzulan Trump.

Sebanyak 435 anggota DPR AS yang didominasi Demokrat, mengikuti voting tersebut. Voting dilakukan dua kali yakni untuk dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres. Dalam dakwaan penyalahgunaan kekuasaan, hasilnya 230 suara menyatakan Trump memang bersalah. Sedangkan 197 anggota DPR menolak dakwaan tersebut. Sebanyak 8 anggota DPR memilih abstain termasuk satu dari Partai Demokrat yakni Tulsi Gabbard.

Pada voting kedua untuk dakwaan menghalangi Kongres, sebanyak 229 anggota DPR menyatakan bahwa Trump memang bersalah. Sementara, hanya 198 suara yang menolak. Dengan hasil itu, disetujuinya dua dakwaan untuk pemakzulan, Trump resmi dimakzulkan. Dia menjadi Presiden AS ketiga dalam sejarah yang dimakzulkan oleh DPR AS.

Lantas, apakah setelah DPR AS resmi memakzulkan Trump maka dia akan lengser? Belum. Selanjutnya masih dilakukan sidang Senat AS. Dua dakwaan pemakzulan yang disetujui DPR AS dibawa ke Senat AS untuk disidangkan. Sidang Senat AS terkait pemakzulan Trump akan mulai digelar pada Januari 2020.

Dalam sidang Senat AS nanti, dibutuhkan sedikitnya dua pertiga suara dukungan dari Senat AS untuk memakzulkan Trump sepenuhnya alias melengserkan dari jabatannya sebagai Presiden AS. Kans Trump untuk lolos dari pemakzulan sepenuhnya atau lengser masih besar. Maklum saja, Senat AS kebalikan dengan DPR AS. Di DPR AS, Demokrat mendominasi. Sementara di Senat AS, Republik mendominasi. Seperti diketahui, Trump berasal dari Partai Republik. Berdasar itu, ada kemungkinan Trump akan lolos dari pelengseran.

Selain itu, dari sejarah AS, dua Presiden sebelumnya yang dimakzulkan DPR AS, semuanya selamat di Senat. Artinya, mereka tak dilengserkan dari jabatannya sebagai Presiden AS. Dua Presiden yang dimaksud adalah Andrew Johnson (1868) dan Bill Clinton (1998).

Johnson menjadi presiden pertama AS yang menghadapi proses pemakzulan. Dia merupakan presiden ke-17 AS. Proses pemakzulan Johnson dimulai pada 24 Februari 1868. Semua berawal dari keputusannya mencopot Edwin M Stanton dari jabatannya sebagai Menteri Perang pada 1868. Keputusan itu melanggar UU di AS karena tanpa izin dari Senat. Johnson sendiri memecat Stanton pada 21 Februari 1868.

DPR AS lantas melakukan sidang dan dalam voting, sebanyak 126 suara memutuskan Johnson bersalah. Setelah itu, proses pemakzulan dibawa ke Senat dan bersidang dari Maret hingga Mei 1868. Pada 16 Mei 1868, Senat gagal untuk menghukum atau melengserkan Johnson dari jabatannya sebagai Presiden AS. Hanya 19 suara yang menyatakan Johnson bersalah, dan 35 suara menyatakan Jonhson tak bersalah. Dibutuhkan mayoritas dua pertiga suara untuk menghukum Johnson.

Sidang pada waktu itu ditunda dan dilakukan sidang berikutnya pada 26 Mei. Tapi, hasilnya tetap sama. Dua pertiga suara tak terpenuhi. Johnson akhirnya tetap melanjutkan masa jabatannya sebagai Presiden hingga berakhir pada 1869.

Presiden kedua AS yang menghadapi pemakzulan adalah Bill Clinton. Dia merupakan presiden ke-42 AS yang menduduki jabatannya. Clinton menghadapi pemakzulan dengan sejumlah tuduhan yakni skandal keuangan, pelecehan seksual, dan perselingkuhan.

Pemakzulan terhadap Clinton dilakukan pada Oktober 1998. Terdapat 11 alasan yang menguatkan pemakzulan itu. Selanjutnya pada 11 Desember 1998, DPR AS menyetujui tiga pasal pemakzulan untuk Clinton yakni tuduhan kebohongan kepada dewan hakim, sumpah palsu dengan menyangkal perselingkuhannya dengan Monica Lewinsky, dan ketiga menghalangi keadilan. Kemudian pada 19 Desember 1998 Clinton didakwa penyalahgunaan kekuasaan.

Dakwaan-dakwaan itu kemudian dibawa ke Senat AS. Hasilnya, dalam sidang Senat AS pada 12 Februari 1999,

Pada hari berikutnya, pasal keempat disetujui oleh DPR, yaitu tuduhan atas penyalahgunaan kekuasaan kepada Clinton. Pada 19 Desember 1998, DPR mendakwa Clinton karena dua pasal, yaitu sumpah palsu dan menghalangi keadilan. Meski dimakzulkan, Clinton akhirnya lolos setelah melalui sidang di Senat pada 12 Februari 1999. Dia dibebaskan dari dakwaan dan setelah jumlah suara tidak memenuhi syarat dua pertiga untuk melengserkannya. Clinton tetap menjabat sebagai Presiden AS. (jpc/fajar)

Komentar