Pembatasan Ibadah Natal Bentuk Tindakan Diskriminatif


FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Inisiator Gerakan Satu Bangsa, Stafanus Asat Gusma mengatakan ikhtiar bersama untuk membangun semangat toleransi dan kerukunan antarumat beragama kembali diuji, dengan munculnya larangan atau pembatasan ibadah perayaan Natal di Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung, Sumatera Barat.

Meskipun kabarnya sudah ada kesepakatan antara pemerintah daerah, warga dan para tokoh, namun Gerakan Satu Bangsa memandang kasus ini merupakan bentuk tindakan diskriminatif. Mengapa? Karena terjadi ketidaksetaraan dan perlakuan tidak adil bagi warga negara, sedangkan dalam konstitusi jelas ada kemerdekaan bagi setiap warga negara dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu yang dijamin oleh negara.

“Dari informasi yang diterima Gerakan Satu Bangsa dari tokoh masyarakat dan jaringan pro-demokrasi di Sumatera Barat, kasus ini meninggalkan rasa kecewa dan kesedihan dari umat Kristiani yang ada di sana. Untuk ibadah merayakan Natal mereka harus menempuh jarak kurang lebih 130 km, dan atau beribadah dengan rencana pengamanan dari aparat yang berlebihan,” ujar Gusma sapaan Stefanus Asat dalam pernyataan persnya, Selasa (24/12).

Dalam kasus ini, menurut Gusma, negara belum dirasakan hadir. Pemda seharusnya menjamin hak warganya untuk beribadah. Bahkan secara prosedural administrative Pemda punya kewenangan memberikan jaminan bagi warganya untuk memiliki tempat ibadah.

“Kasus ini bisa jadi preseden buruk ke depannya, apalagi jika ditambah mulai muncul juga tekanan-tekanan dari ormas atau tokoh masyarakat yang ikut-ikutan melarang dan membatasi ibadah perayaan Natal ini dengan pernyataan sikap terbuka mereka,” ujar Gusma.

Komentar


KONTEN BERSPONSOR