Penyelidikan Kasus Benih Jagung Dihentikan, Pakar: Unsur Subyektif Jangan Lebih Dominan

ILUSTRASI

FAJAR.CO.ID, WATAMPONE — Penyelidikan kasus temuan benih jagung bantuan pemerintah sebanyak 2,84 ton dihentikan oleh penyidik.

Padahal, temuan 142 karung jagung itu sebagai bantuan pemerintah diduga kuat diperjualbelikan. Diamankan polisi pada 2 Desember lalu di rumah Bahtiar Kelurahan Walennae, Kecamatan Tanete Riattang Barat.

Pakar Hukum Pidana UMI, Prof Hambali Thalib mengatakan, penyelidikan merupakan kewenangan untuk mengkaji dan menelusuri, apakah dugaan perbuatan itu memenuhi unsur pidana dengan minimal dua alat bukti. Ketika memenuhi, biasanya ditingkatkan statusnya ke sidik berdasarkan pasal 183 KUHAP. Keterangan saksi, bukti surat, dan bukti petunjuk, serta ahli.

Kalau kasusnya tiba-tiba dihentikan, harus dilihat apakah penghentiannya tidak cukup bukti, apakah bukan tindak pidana, atau lewat waktu penuntutan. “Dalam kasus ini menurut saya seolah-olah temuannya ada perbuatan, cuma belum cukup bukti,” katanya, kepada FAJAR, Selasa (24/12/2019).

Kata dia, jika penyidik tidak ingin disoroti dia harus transparan. Alasan ketika tidak cukup bukti dijelaskan, karena masyarakat pasti bertanya. Meski dalam hukum dibenarkan menghentikan. Tetapi, menghentikannya itu tidak ada pemikiran obyektif atau subyektif dari penyidik.

Alasan obyektif maksudnya ada dasarnya yang memang diatur oleh UU, dan subyektif memang tidak ada kemauan penyidik. “Ini yang susah kalau kemauan tidak ada. Apapun syaratnya ketika unsur obyektif terpenuhi, maka subyektif harus dihilangkan,” tambahnya.

Hambali menjelaskan analisisnya dalam kasus ini bahwa penyidik melihat tidak cukup alat bukti sehingga penyidik berpikir subyektif. Sebenarnya, unsur subyektif jangan lebih dominan dibanding unsur obyektif. Apalagi, sudah ada 19 saksi yang diperiksa.

“Dari semua keterangan saksi minimal ada bukti petunjuk. Itu yang harus digali. Sekalipun tidak ada mengaku secara polos. Dan jangan kewenangan itu tidak ada dasarnya. Padahal harusnya penyidik ada dalam posisi keseimbangan. Perkara pidana itu kebenaran yang memang bisa ditelusuri bahwa ada pengakuan sekalipun tidak transparan,” jelasnya. (gun)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Muhammad Nursam

Comment

Loading...