Evaluasi Pemerintahan Jokowi, Fraksi PKS Sebut Kata Gagal dan Sewenang-wenang

0 Komentar

Ketua Fraksi PKS DPR Ri Jazuli Juwaini

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPR Ri Jazuli Juwaini memberikan catatan dan evaluasi akhir tahun 2019. Jazuli menyoroti tiga poin besar kinerja pemerintahan Presiden Jokowi di bidang ekonomi, politik, dan hukum, yang dinilai masih banyak persoalan.

Legislator dapil Banten itu mengatakan pertumbuhan ekonomi secara umum melambat dan defisit neraca perdagangan masih terjadi.

Pada kuartal III-2019 tercatat pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan sebesar 5,02 persen (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga, sedangkan kinerja ekspor masih belum bisa diandalkan.

Ia menegaskan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 yakni 5,30 persen dan Outlook APBN 2019 sebesar 5,20 persen terbukti tidak tercapai hingga akhir tahun 2019.

“Pemerintahan Jokowi tidak berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan baik dalam RPJMN 2015-2019 maupun APBN 2019,” kata Jazuli, Rabu, (1/1).

Jazuli juga menyoroti munculnya megaskandal Jiwasraya dengan gagal membayar polis nasabahnya hingga Rp12,4 triliun. “Ini pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan pada tahun 2020,” ujar Jazuli.

Ia menambahkan, di bidang kesejahteraan rakyat, rendahnya angka inflasi yakni 3 persen justru menunjukkan daya beli masyarakat terus mengalami tekanan. Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak banyak mengalami perubahan. Ekonomi nasional masih tertolong dengan tumbuhnya sektor informal di tengah-tengah masyarakat.

“Program iuran BPJS Kesehatan yang direncanakan naik 100 persen dan tarif tol mulai Januari 2020, akan menambah beban rakyat dan menjadi kado tahun baru yang pahit bagi masyarakat,” ungkapnya.

Lebih jauh dia menuturkan polarisasidan segregasi politik di antara masyarakat masih sangat tajam. Hal ini karena adanya pendikotomian yang terus dipelihara karena beda pandangan dan sikap.

Yang secara teknis sering disimplifikasi menjadi sikap toleran dan radikal, apalagi jika pandangan tersebut beda haluan dengan pemerintah.

“Ke depan perlu menjaga stabilitas politik, di antaranya pihak eksekutif jangan banyak mengeluarkan statemen atau komentar yang menyulut emosi serta menimbulkan kegaduhan publik,” jelas anggota Komisi I DPR itu.

Sementara itu, Jazuli menegaskan, bidang penegakan hukum masih jauh dari rasa keadilan. Dia mencontohkan, peristiwa demonstrasi pasca-Pilpres 2019, yang berujung pada penangkapan, penahanan sewenang-sewenang, dan jatuhnya korban jiwa.

Bahkan, beberapa ulama dan tokoh agama ada yang dipersekusi dan dikriminalisasi dalam menyampaikan ceramah dan ajaran agama.

“Tahun 2020 adalah awal kita membuka lembaran baru, perlu keseriusan bersama menghadirkan iklim demokrasi yang mampu sehat, kompetitif dan membuahkan kesejahteraan rakyat”, pungkasnya. (jpnn/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...