Projo: Jangan Coba-coba KKN dalam Seleksi Perusda

0 Komentar

Seleksi Direksi PDAM Berpotensi Dipersoalkan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ormas Projo Sulsel berharap seleksi calon Direksi Perusda (PDAM) kota Makassar transparan dan terbuka.

“Masyarakat menanti orang orang profesional mengelola perusda” kata Herwin Ketua DPD Projo Sulsel, Jumat (3/1) di Jakarta.

Dengan seleksi terbuka menghasilkan direksi kapabel dan profesional dibidangnya. Untuk itu kami akan terus memantau jalannya seleksi.

“Kami akan memantau dan mengawasi” tegas Herwin

Sementara Itu Ketua Umum Sahabat Rakyat mendukung penuh langkah langkah Projo Sulsel.

Menurutnya makassar sebagai kota jasa memerlukan direksi yang cakap, kreatif dan mengerti betul permasalahan sehingga nantinya perusda kedepan menjadi profesional dan masyarakat banyak bisa menikmati hasilnya.

Namun apabila dalam pelaksanaan seleksi terjadi penyimpangan misalnya terjadi KKN jangan harap makassar bisa maju dan bahagia. “Ini tanggung jawab kita bersama, ” tutur Uki.

Seperti diketahui, panitia seleksi (Pansel) calon direksi PDAM Makassar telah merilis persyaratan calon direksi termasuk jadwal dan kapan tesnya. Rilis tersebut dimuat di beberapa media cetak dengan 14 persyartan yang bersifat kumulatif.

Salah satu yang menjadi perdebatan syarat poin 14 (g) di antaranya; calon tidak terdaftar sebagai pengurus partai politik tertentu. Calon direksi 14 (poin h), tidak sedang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Persyaratam calon direksi PDAM Kota Makassar.

Perdebatan Hukum

Pasca dirilisnya persyaratan ini mencul perdabatan, payung hukum mana yang dipakai pasalnya, sejumlah aturan bertentangan antara permendagri.

Pengamat sosial dan politik, Dr Nurmal Idrus mengatakan, Syarat pengurus parpol itu juga ada di Permendagri 2/2007 dan Permdendagri 54/2018 yang mengatur organ dan struktur kepegawaian PDAM di seluruh Indonesia. Namun tak ada sanksi, tapi SK nya bisa dibatalkan PTUN, tapi itu pun kalau digugat. Jadi mendaftar saja semua, abaikan syaratnya sebab jangan sampai syarat administrasi menghalangi rakyat makassar mendapatkan layanan air bersih terbaik. Jadi biarlah timsel menentukan,” kata Nurmal.

Komentar lain, dari praktisi hukum muda Sulaiman,SH mengatakan, syarat perekrutan yang dirilis Pansel PDAM ini berpotensi berpolemik karena bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda kota Makassar).

“Perusda seperti Pasar Raya Makassar, PD Parkir. PD Terminal mengabaikan syarat “pengurus dari partai politik”. Mengapa harus berbeda dengan PDAM padahal selevel sebagai perusahaan daerah,” tutur Sulaiman. (aci/*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...