Soal Iuran BPJS, Pemkab Bone Tanggung Sampai Oktober

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, WATAMPONE — Iuran BPJS kelas III naik. Dari Rp25.000 menjadi Rp42.000. Pemda Bone sanggup menalang sampai Oktober 2020 saja. Anggaran yang disediakan Rp83 miliar.

Di Bone juga data kepesertaan sampai saat ini masih bermasalah. Sebab, ada 305 ribu orang kurang mampu yang ditanggung pemda. Sementara yang terdaftar di BPJS hanya 295 ribu jiwa.

DPRD Bone pun bakal melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 8 Januari mendatang. Mengundang semua Rumah Sakit baik pemerintah ataupun swasta. Termasuk Disnaker.

“Mau semua diverifikasi ulang. BPJS ambil data dari mana, dan akan dicocokan dengan Disnaker juga. Karena ada anomali bahwa, terdaftar di perusahaan. Dan sudah ada juga BPJS kelas III-nya,” kata Ketua Komisi IV DPRD Bone, Andi Ryad Baso Padjalangi kepada FAJAR Sabtu (04/01/2019).

Kata Ryad, terkhusus kelas III nanti harus penambahan pelayanan. Ini tidak boleh tidak. “Kenaikan iuran ini juga wajib dibarengi kepada peningkatan pelayanan yang ada di rumah sakit,” tegas legislator Golkar itu.

Sementara Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi menjelaskan, iuran BPJS kelas 3 dikasih naik, tentu menjadi beban bagi pemda. “Karena pemda harus menyiapkan dana. Tidak ada jalan lagi,” ucapnya.

Dia menjaelaskan, meski iuran naik untuk kelas III namun pelayanan juga tetap sama dengan yang lalu. Tidak menyusahkan masyarakat. “Saya berharap konsep pelayanan sama dengan yang lalu. Yang sakit saja dibayar. Ini tidak, sakit tidak sakit tetap bayar,” bebernya. (gun)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...