Investasi Tiongkok Jangan Lemahkan Negara dalam Menegakkan Hak Berdaulat

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID -- Pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang dilakukan Tiongkok ternyata tidak disikapi secara satu suara. Di saat Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi tegas menyatakan protes atas ulah Coast Guard Tiongkok, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Pandjaitan, justru meminta kasus tersebut tak dibesar-besarkan. Alasannya, kata Luhut, hal itu dikhawatirkan dapat mengganggu iklim investasi.

Pengamat hubungan internasional, Hikmahanto Juwana, menyayangkan perbedaan sikap itu. Seharusnya empat poin yang disampaikan Menlu setelah rapat koordinasi di Kemenko Polhukam menjadi suara pemerintah. Sehingga, semua instansi harus tunduk, termasuk Menko Kemaritiman dan Investasi.

”Lagi pula, jangan sampai masalah investasi Tiongkok, bahkan utang dari Tiongkok, menjadi faktor yang melemahkan kita untuk menegakkan hak berdaulat,” tegasnya kemarin (4/1).

Menurut Hikmahanto, banyak negara yang punya sengketa wilayah, tapi investasinya aman-aman saja. Sebut saja Tiongkok daratan dengan Taiwan. Meski secara politik kedua negara berseberangan, investasi tetap mulus.

Jangan sampai, tutur Hikmahanto, sikap lembek pemerintah Indonesia itu oleh publik dipersepsi telah mencederai politik luar negeri yang bebas aktif. ”Justru, bila perlu presiden mengulang kembali bentuk ketegasan Indonesia pada tahun 2016 dengan mengadakan rapat terbatas di kapal perang Indonesia di Natuna Utara,” ungkapnya.

Pernyataan Luhut itu pun dinilai sama dengan sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam pernyataan sebelumnya, Prabowo menyatakan bakal mencari solusi terbaik. Hal tersebut seperti mengisyaratkan adanya jalan tengah bagi kedua negara. ”Masalah Natuna tidak seharusnya diselesaikan di meja perundingan, mengingat Tiongkok tidak mengakui ZEE Natuna Utara. Indonesia kan juga tidak mengakui klaim Traditional Fishing Right Tiongkok,” tuturnya.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan