Mahfud MD Mobilisasi Nelayan ke Laut Natuna

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berencana mengirim nelayan dari Jawa ke laut Natuna, Kepulauan Riau. Hal ini menyusul terjadinya penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh kapal asal Tiongkok.

“Kita mau memobilisasi nelayan-nelayan dari Pantura dan mungkin pada gilirannya dari daerah-daerah lain di luar Pantura untuk beraktivitas kekayaan laut, mencari ikan dan sebagainya di sana,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/1).

“Intinya pemerintah akan mendukung saudara-saudara untuk ke sana, nanti bagaimana perizinan fasilitas apa yang akan dicarikan oleh pemerintah, nanti biar dirembug,” imbuhnya.

Mahfud menyampaikan, sampai saatnini sudah ada 120 orang nelayan dari daerah Pantura yang menyatakan siap berlayar ke Natuna. Nantinya diharapkan nelayan dari daerah lain di Indonesia juga bisa dikirim kesana untuk menimmati kekayaan alam yang menjadi hak bangsa ini.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menuturkan, progrma ini merupakan intruksi presiden. Bahwa ada dua hal yang harus segera dilaksanakan di Natuna. Yakni patroli keamanan, serta kegiatan melaut nelayan lokal.

Mahfud menyebut, Natuna memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Ikan-ikan yang hidup di perairan tersebut juga memiliki nilai jual tinggi. Sehingga akan sangat rugi jika nelayan Indonesia tidak bisa menikmati.

“Hukum internasional mengatakan bahwa perairan yang mereka (Tiongkok) masuki itu adalah perairan sah kita Indonesia dan kita yang berhak mengeksplorasi maupun mengeksploitasi kekayaan laut yang di situ,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seusai rapat dengan kementerian terkait menegaskan kembali telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok, di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.

“Kami baru saja melakukan rapat koordinasi untuk menyatukan dan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi situasi di perairan Natuna. Dalam rapat tersebut kita menekankan kembali, pertama telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok, di wilayah ZEE Indonesia,” kata Menlu Retno di Kemenko Polhukam, Jakarta.

Menurut Retno wilayah ZEE Indonesia sudah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui dasar Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

“Tiongkok merupakan salah satu party dari UNCLOS 1982, oleh karena itu merupakan kewajiban Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982,” ujarnya menegaskan.

Kemudian, Indonesia kata dia tidak pernah akan mengakui nine dash-line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok. “Klaim sepihak yang dilakukan Tiongkok, yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982,” tuturnya. (jpc/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...