Pengamat Unhas Sebut Pengerahan Kekuatan Militer Layaknya akan Perang ke Laut Natuna Keliru

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Kapal Tiongkok terus membandel di laut Natuna. Pemerintah Indonesia harus bijak menyikapi ini. Satu-satunya jalan dengan menempuh jalur diplomasi.

Pengamat hukum internasional Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof S M Noor mengatakan, zona ekonomi eksklusif 200 mil itu memang bukan kedaulatan penuh. Navigasi internasional bebas melintas di daerah tersebut.

Hanya saja, Indonesia punya hak penuh terhadap pengelolaan sumber daya alam di laut Natuna. Makanya, tindakan yang dilakukan Tiongkok mendapat respons yang tegas dari Indonesia.

Noor menuturkan, Tiongkok mengklaim wilayah laut Natuna berdasarkan historis nine base line. Itu merupakan sejarah nenek moyang mereka yang katanya pernah melaut di sana.

"Panglima besar Tiongkok, Ceng Ho waktu itu berlayar di situ. Makanya mereka mengklaim itu wilayahnya. Itu pada abad ke-14," tutur dia kepada FAJAR, Minggu malam, 5 Januari.

Hanya saja, klaim sejarah yang dilakukan Tiongkok tidak diakui oleh UNCLOS mengenai hukum laut. "Persoalannya sekarang karena mereka masih tetap memakai," sambungnya.

Pada konferensi 1958, memang pengajuan Indonesia atas hukum negara kepulauan ditolak. Tetapi, pada tahun 1982 akses negara kepulauan Indonesia diterima. Kala itu, kata dia, Tiongkok ikut mendukung.

Dia menyarankan, penyelesaian persoalan ini bukan dengan mengerahkan kekuatan militer layaknya akan perang. Itu menurutnya merupakan langkah yang keliru.

"Yang harus kita lakukan adalah melakukan perundingan. Kita pakai jalur diplomasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Bukan seperti mau perang," sarannya.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan