Tiongkok Berulah di Laut Natuna, Fadli Zon Komentar Begini

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Fadli Zon menyatakan protes Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri atas masuknya kapal Tiongkok ke wilayah perairan Natuna sudah tepat.

Menurut dia, mengacu pada Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982, Tiongkok memang tidak memiliki hak dan kedaulatan apa pun di perairan tersebut.

"Argumen bahwa perairan tersebut merupakan wilayah tradisional penangkapan ikan (traditional fishing right) Cina, sama sekali tak punya dasar hukum dan tak diakui," twit Fadli di akun Twitter @fadlizon sebagaimana dikutip jpnn.com (grup fajar.co.id), Senin (6/1).

Fadli menjelaskan dalam UNCLOS, konsep yang dikenal adalah Traditional Fishing Rights bukan Traditional Fishing Grounds. Hal itu diatur dalam Pasal 51 UNCLOS. Itu sebabnya masyarakat internasional tidak mengakui keabsahan sembilam garis putus yang diklaim oleh Tiongkok, termasuk klaim Traditional Fishing Rights mereka.

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menuturkan Indonesia punya dasar hukum internasional yang kuat untuk menolak klaim Tiongkok tersebut. Apalagi, ujar dia, putusan Permanent Court of Arbitration pada 2016, dalam sengketa antara Filipina melawan Tiongkok, juga telah menegaskan kembali UNCLOS 1982.

Jadi, tegas dia, ZEE memang tidak berada di laut teritorial, tetapi di laut lepas (high seas). Menurutnya, di laut lepas memang tidak dikenal konsep kedaulatan, sehingga tak dikenal juga tindakan penegakan kedaulatan. "Namun, kita punya hak penegakan hukum di wilayah tersebut," ujarnya.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan