Berlaku 8 Januari, Petahana Tak Boleh Mutasi

0 Komentar

Ilustrasi Mutasi

FAJAR.CO.ID,JAKARTA–Aturan larangan mutasi bagi petahana mulai berlaku pada 8 Januari mendatang. Terhitung 6 bulan sebelum penetapan calon di pilkada setentak 2020 mendatang.

Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, aturan mengamanatkan agar mutasi bagi petahana jelang pilkada dibatasi. Terhitung enam bulan sebelum penetapan calon dan enam bulan setelah pelantikan.

Kata dia, sesuai PKPU jadwal penetapan calon dilakukan 8 Juli mendatang. “Jadi setau saya tanggal 8 Januari sudah dilarang mutasi. Ini untuk mencegah unsur mutasi yang punya kesan politis tanpa melihat kompetensi dan karir,” ujarnya kepada FAJAR, Senin, 6 Januari.

Sebetulnya, mutasi tetap diperbolehkan asal mereka mengantongi izin dari Mendagri. Hanya saja, izin tersebut baru diberikan jika memang permohonannya punya alasan yang kuat. Bukan karena indikasi politik atau semacamnya.

Dia juga menegaskan, ancaman sanksi yang diberikan sangat besar. Mulai dari pembatalan SK mutasi oleh KASN. Hingga sanksi untuk kepala daerah yang melanggar aturan undang-undang dan tetap melakuka mutasi.

“Pernah ada diskualifikasi tahun 2017. calon bupati boalemo .Keputusan MA 570/K/TUN/2016 yang batalkan calon bupati boalemo , karena kasus mutasi pejabat,” tambahnya. (ful)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...