FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan, realisasi defisit APBN tahun 2019 sementara berkisar pada 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini melebar dibandingkan dengan target awal 1,84 persen dari PDB.
Sri Mulyani menegaskan, pelebaran defisit anggaran tersebut dilakukan secara terukur dengan memperhitungkan risiko dan manfaatnya, serta kredibilitas fiskal. “Pelebaran defisit anggaran tetap terjaga dan dibutuhkan untuk mempertahankan dukungan fiskal untuk menopang laju perekonomian, pada saat menghadapi pelemahan di dalam negeri,” ujarnya di gedung Kemenkeu Jakarta, Selasa (7/1).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.498,9 triliun atau 91,7 persen dari target APBN 2019. Angka ini tumbuh 3 persen dari realisasinya pada 2018.
Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut meliputi belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp 876,4 triliun atau 102,4 persen dari target APBN 2019. “Kinerja penyerapan belanja kementerian atau lembaga yang cukup tinggi tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya tambahan belanja pegawai oleh kebijakan kenaikan gaji lima persen dan kenaikan tunjangan kinerja beberapa kementerian atau lembaga, kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan penambahan anggaran penanggulangan bencana,” tuturnya.
Selain itu, terdapat pelaksanaan berbagai program dan agenda strategis pemerintah seperti pemilihan umum, dan kebijakan kenaikan indeks manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendukung percepatan pengurangan kemiskinan. Sementara itu, realisasi belanja non-kementerian atau lembaga mencapai Rp 622,6 triliun atau 79,9 persen dari target APBN 2019.
