Dewas KPK Tak Tahu Ada OTT Bupati Sidoarjo

0 Komentar

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dibekuk KPK lewat Operasi Tangkap Tangan di rumahnya. Penangkapan kader PKB itu takndiketahui Dewas KPK. (Boy Slamet/Jawa Pos)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meringkus Bupati Sidoarjo Saiful Ilah ternyata masih memakai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Bahkan, operasi senyap itu dilakukan tanpa sepengetahuan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Diketahui, penindakan model OTT sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, harus diketahui oleh Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, OTT yang meringkus Saiful pada Selasa (7/1) malam masih melakukan UU KPK lama. Bahkan penyadapan itu dilakukan atas UU 30/2002 tentang KPK.

“Penyadapannya sudah lama, sebelum pelantikan Dewan Pengawas, informasi sebelumnya, sudah lama,” kata Alex di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/1).

Alex yang juga merupakan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 ini menyebut, hingga kini masih menyusun aturan terkait kinerja Dewan Pengawas KPK. Menurutnya, kini Dewan Pengawas masih menjalani proses induksi atau pengenalan kinerja KPK.

“Dewan Pengawas sudah ada, tinggal nanti ketentuan SOP-nya, standar prosesdurnya seperti apa, nanti kita atur,” ucap Alex.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, mantan Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan hal tersebut. Bahwa proses penyelidikan dan penyadapan OTT Bupati Sidoarjo dilakukan saat dirinya masih menjabat sebagai pimpinan KPK jilid IV.

“Sprinlid (penyelidikan) dan sprindap (penyadapan) sudah agak lama, sebelum kami pensiun,” ujar Agus.

Kendati demikian, Agus tak bisa merinci kapan sprinlid dan sprindap terkait OTT yang meringkus Saiful Ilah itu dikeluarkan. Namun, dia memastikan saat itu masih menggunakan UU Nomor 30/2002 tentang KPK

“Sudah enggak ingat tanggalnya. Betul saat masih UU No 30/2002. Tapi saya yakin dengan UU No 19/2019, saya yakin tetap bisa melakukan OTT,” tegas Agus.

Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho pun mengaku, belum mengetahui pelaksanaan operasi senyap yang meringkus Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah.

“Belum ada pemberitahuan (ada OTT). Saya hanya melihat berita di televisi,” terang Albertina.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh anggota Dewan Pengawas KPK lainnya, Syamsuddin Haris. Menurutnya, operasi senyap di Kabupaten Sidoarjo menggunakan mekanisme penyadapan yang diatur dalam regulasi UU KPK 30/2002.

“Belum itu masih prosedur yang lama,” jelas Syamsuddin.

Padahal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Dewan Pengawas mempunyai kewenangan memberikan izin giat penindakan KPK.

Kewenangan tersebut, tercantum pada Pasal 37B ayat (1). Dalam pasal itu, disebutkan kewenangan Dewan Pengawas KPK bertugas memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Sedangkan, tim Penindakan KPK memerlukan penyadapan untuk menemukan dua alat bukti sebelum menggelar OTT.

Kendati demikian, Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim, OTT yang meringkus Bupati Sidoarjo Saiful Ilah telah dilakukan sesuai aturan Undang-Undang KPK hasil revisi. “Kami melaksanakan tugas pokok dan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 E dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002,” klaim Firli.

Jika membuka Pasal 6 E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menjelaskan bahwa tugas pokok KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Sementara itu, dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, mengatur tentang kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan dan pelaksanaan proses penyidikan KPK. Penyadapan tertuang dalam Pasal 12B.

Aturan itu menyebutkan penyadapan dapat dilakukan jika mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK atas permintaan pimpinan KPK. Sementara itu, Dewas pun telah menyatakan bahwa OTT Bupati Sidoarjo masih menggunakan aturan UU Nomor 30/2002 tentang KPK. (jpc)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...