Infografis

RI Harus Tegas di Natuna

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Abaikan dulu hubungan bilateral dengan Tiongkok. Harga diri bangsa jauh lebih penting.

AKSI kapal nelayan Tiongkok menangkap ikan di Perairan Natuna sudah melecehkan wilayah hukum Indonesia. Apalagi, kapal nelayan itu mendapat pengawalan kapal perang Negeri Tirai Bambu.

Pemerintah harus menyikapi serius masalah ini. Sebab, sudah menyangkut muruah bangsa. Membiarkan pelanggaran hukum oleh bangsa lain yang menjadi wilayah otoritas Indonesia, sama halnya membiarkan harga diri bangsa diinjak-injak.

Secara hukum internasional, Indonesia memiliki hak di Perairan Natuna berdasarkan konvensi PBB alias United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Perairan itu masuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Dosen Hukum Internasional Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Prof Muhammad Ashri menjelaskan secara hukum, Perairan Natuna memang bukan wilayah kedaulatan Indonesia. Namun, masuk dalam yurisdiksi Indonesia.

Hal itu termuat dalam Undang-undang 43 Tahun 2008 tentang ZEEI. Indonesia memiliki kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya hayati dan nonhayati di zona tersebut. Sehingga, jika ada kapal nelayan asing tanpa izin masuk di zona itu, patut diperiksa atas dugaan pelanggaran hukum Indonesia.

“Kalau terbukti melanggar, tangkap! Jika melarikan diri, kejar hingga batas laut internasional. Membiarkan pelanggaran ZEEI menunjukkan lemahnya kemampuan menegakkan hukum kita sendiri,” kata Prof Muhammad Ashri kepada FAJAR, Selasa, 7 Januari.

Hindari Mahkamah

Ashri menuturkan sengketa Perairan Natuna dengan Tiongkok tidak perlu dibawa ke Peradilan Internasional. Pasalnya, klaim Tiongkok atas Natuna sudah ditolak oleh Mahkamah Arbitrase Antarbangsa atau Permanent Court of Arbitration (PCA).

Selain membawa sengketa Natuna ke mahkamah internasional akan menandakan keraguan atas hak sendiri, juga membuat negara luar mempertanyakan tekad dan kekuatan Indonesia.

“Yang harus dilakukan adalah penegakan hukum, jangan kendur. Penegakan hukum memang harus dibarengi dengan ketegasan dan kekuatan, sehingga gesekan kadang tidak bisa dihindarkan,” ungkap guru besar Fakultas Hukum Unhas ini.

Gesekan tentu akan memengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Namun, hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan secara berlebih. Alasannya, kedua negara saling membutuhkan.

“Ini soal harga diri dan kedaulatan hukum. Sehingga semboyan NKRI harga mati, bukan sekadar slogan semata,” tambahnya.

Kekuatan Militer

Pengamat Hubungan Internasional (HI) Universitas Fajar (Unifa) Andi Meganingratna menilai Tiongkok sedikit konfrontatif. Pasalnya, mereka hanya mengklaim wilayah berdasarkan sejarah saja.

Karena itulah, mereka berani masuk ke Perairan Natuna, bahkan mengusir nelayan Indonesia. “Kita bisa lihat dari video yang beredar di media sosial. Mereka tidak mau pergi bahkan berusaha melawan,” ujarnya.

Menurutnya, ini memang mesti disikapi dengan tegas oleh pemerintah Indonesia. Hanya saja, bukan dengan saling menunjukkan kekuatan militer masing-masing negara.

“Pernyataan Menteri Pertahanan RI yang mengatakan bahwa Tiongkok itu adalah sahabat itu sudah merupakan sinyal bahwa penyelesaian sengketa ini akan lewat jalur diplomasi,” terang Meganingratna.

Langkah tersebut menurutnya memang tepat dilakukan. Akan sangat berbahaya jika langkah yang ditempuh melalui jalur militer. Apalagi, militer Tiongkok merupakan nomor tiga terbesar di dunia.

“Anggaran militer Tiongkok hampir USD 250 miliar. Itu besar sekali dibandingkan dengan Indonesia yang cuma USD 6,9 miliar,” imbuhnya.

Jalur Diplomasi

Pengamat hukum internasional Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof S M Noor mengatakan, ZEEI 200 mil itu memang bukan kedaulatan penuh. Navigasi internasional bebas melintas di daerah tersebut.

Hanya saja, Indonesia punya hak penuh terhadap pengelolaan sumber daya alam di Perairan Natuna. Makanya, tindakan yang dilakukan Tiongkok mendapat respons yang tegas dari Indonesia.

Noor menuturkan, Tiongkok mengklaim wilayah Perairan Natuna berdasarkan historis nine dash line (9 garis putus-putus). Itu merupakan sejarah nenek moyang mereka yang katanya pernah melaut di sana.

“Panglima Vesar Tiongkok, Ceng Ho waktu itu berlayar di situ. Makanya mereka mengklaim itu wilayahnya. Itu pada Abad ke-14,” tuturnya.

Hanya saja, klaim sejarah yang dilakukan Tiongkok tidak diakui oleh UNCLOS mengenai hukum laut. “Persoalannya sekarang karena mereka masih tetap memakai,” sambungnya.

Pada Konferensi 1958, memang pengajuan Indonesia atas hukum negara kepulauan ditolak. Tetapi, pada tahun 1982 akses negara kepulauan Indonesia diterima. Kala itu, Tiongkok ikut mendukung.

Dia menyarankan, penyelesaian persoalan ini bukan dengan mengerahkan kekuatan militer layaknya akan perang. Itu menurutnya merupakan langkah yang keliru.

“Yang harus kita lakukan adalah melakukan perundingan. Kita pakai jalur diplomasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Bukan seperti mau perang,” sarannya.

Bahkan jika perlu, kedua negara membentuk komite khusus mengenai persoalan wilayah ini. “Kalau perlu ada semacam join riset. Masing-masing negara mengerahkan ahli mereka untuk merundingkan hal-hal itu,” tambahnya. (*)

Comment

Loading...