Pilwali Surabaya, Lima Kader PKS Siap Bertarung

0 Komentar

SIAP TEMPUR: Anggota legislatif asal PKS yang masuk bursa pilwali menyatakan kesiapan maju. Mulai dua dari kiri, Reni Astuti, Akhmad Suyanto, Sigit Sosiantomo, Ahmad Jabir, dan Achmad Zakaria. (Salman/Jawa Pos)

FAJAR.CO.ID,SURABAYA– Anggota dewan harus mundur dari jabatannya jika maju pilwali. Namun, masih ada upaya agar aturan itu dicoret sebelum pendaftaran Pilwali Surabaya dimulai Juni nanti.

Upaya itu datang dari salah seorang anggota DPR yang hendak maju pilwali Surabaya. Kabarnya, seluruh fraksi di DPR sudah menyepakati usul tersebut. Tinggal satu pintu yang harus dilewati. Yakni, persetujuan Presiden Joko Widodo.

Ketua Asosiasi Dewan Kota (Adeksi) Armuji tahu siapa anggota dewan tersebut. Dia tidak mempermasalahkan lobi itu. Sebab, dia punya maksud yang sama. Adeksi juga pernah membahas perubahan UU Pilkada bersama Komisi II DPR. Pembahasan terhenti gara-gara masa jabatan anggota dewan habis dan diganti caleg terpilih. ”Masalahnya, sampai sekarang tidak ada sinyal dari Pak Jokowi. Kalau beliau oke, pilkada akan ramai,” kata mantan ketua DPRD Surabaya itu.

Namun, Armuji pesimistis dengan usul perubahan tersebut. Sebab, pembahasan undang-undang bakal memakan waktu cukup panjang. Sementara itu, pembukaan pendaftaran pilkada serentak bakal dimulai Juni.

Selain itu, ada usulan lain. Adeksi juga mengusulkan agar syarat dukungan parpol untuk mengajukan pasangan calon diturunkan. Dari 20 persen menjadi 10–15 persen. Dengan begitu, peserta pilwali bakal semakin banyak. ”Enggak masalah. Semakin ramai, semakin banyak pilihan bagi warga,” jelasnya.

Armuji mengharapkan banyak calon yang muncul pada pilwali Surabaya. Dia tidak mempermasalahkan jika pesaingnya dalam pilwali juga semakin beragam.

Bacawali PKS Reni Astuti juga berharap pada aturan itu. Dia mengaku siap jika harus mundur dari posisi nyamannya sebagai wakil ketua DPRD Surabaya. ”Cuma, kami pasti berhitung. Tergantung survei internal kami,” jelas Reni kemarin.

PKS baru saja mengumumkan 5 bacawalinya. Tiga di antaranya adalah anggota DPR dan DPRD aktif. Selain Reni, ada nama Akhmad Suyanto (DPRD Surabaya) dan Sigit Sosiantomo (DPR) yang terpilih. Setelah pengumuman itu, partai langsung menyewa lembaga survei independen untuk menentukan apakah mereka diinginkan warga Surabaya.

Jika hasil survei menyatakan elektabilitas kader PKS tinggi, rekomendasi bakal turun. Sebaliknya, jika elektabilitas tidak tinggi, kader tidak akan maju. ”Harus tahu diri kalau memang kecil. Tapi kalau ternyata warga menginginkan kami maju, bismillah kami ikut bertarung,” ujar Reni.

Lima kader PKS yang ditunjuk partai mendapat tugas untuk turun ke lapangan. Mereka juga dianjurkan memasang baliho untuk mengerek popularitas dan elektabilitas.

PKS memang berambisi memiliki kepala daerah di Jatim. Terutama Surabaya. Mereka memiliki satu fraksi dengan lima kursi di DPRD Surabaya. Selain itu, PKS punya wakil di unsur pimpinan dewan.

Reni juga merasa peran PKS bisa lebih besar jika memiliki wakil di eksekutif. Meski ada lima anggota di parlemen, tetap saja kewenangan legislatif sangat terbatas. ”Jika kami ada di eksekutif, peran ke masyarakat bisa lebih besar,” jelasnya. (jpc)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...