DPRD DAN DISDIK Bahas LHP BPK Terkait Rendahnya Mutu Pendidikan


FAJAR.CO.ID, Makassar – Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan Makassar serta Badan Pemeriksa Keuangan Sulsel di ruang Badan Anggaran Dewan, Jumat (10/1/2020).

Rapat tersebut membahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Dinas Pendidikan Makassar yang dinilai melaksanakan pendidikan tak sesuai dengan kurikulum 2013. serta terjadinya penurunan mutu pendidikan.

Termasuk temuan yang diperoleh BPK yakni belum adanya penjaminan mutu pendidikan di Dinas Pendidikan Makassar.

Belum lagi, masalah Dinas Pendidikan Makassar belum melaksanakan rekomendasi BPK setelah enam bulan penerimaan LHP.

“Masalah itu semua, perlu segera diselesaikan,”kata Wahab Tahir, Ketua Komisi D DPRD Makassar, Jumat (10/1/2020).

Kadis Pendidikan Makassar, Abd Azis mengatakan kurang lebih satu bulan lalu, Dinas Pendidikan mengevakuasi capaian kinerja selama ini.

Azis mengungkapkan bahwa pelaksanaan pendidikan sesuai kurikulum 2013 belum bisa terlaksana dengan baik.

Dinas, kata Azis, belum bisa menerapkan pelaksanaan kurikulum 2013 sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku disebabkan beberapa hal.

Dia mencontohkan adanya keterbatasan dana bantuan operasional sekolah yang nilainya terbatas. Dana BOS yang dikelola setiap sekolah tak mampu membayar upah guru honorer.

Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Dinas Pendidikan Kota Makassar 2018, menyimpulkan beberapa kelemahan dalam kualitas pembelajaran, penguatan jaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 antara lain yaitu ;

Komentar

Loading...