Hanya 5 Kendaraan Mewah Bayar Pajak

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Meski kendaraan mewah lalu lalang di Makassar, yang tercatat memasukkan pajak hanya hitungan jari. Data Samsat, hanya lima unit.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Makassar II, Gita Ikayani mengatakan, penerimaan pajak kendaraan mewah yang masuk di wilayahnya, tak banyak. Bahkan kurang.

Sesuai data 2019, hanya lima kendaraan mewah. Itu adalah kendaraan dengan nilai jual di atas 700 juta. “Itu kendaraan lama,” terang Gita kepada FAJAR, kemarin.

Sayang, UPT Samsat Makassar I enggan memberikan data. Dia malah meminta surat resmi permohonan. Kepala UPT Samsat Makassar I Bustanul Arifin masih belum terbuka untuk urusan informasi publik.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel juga mengelak merinci pajak kendaraan mewah di Sulsel. Meski secara total Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sulsel sebetulnya realisasi 2019 surplus Rp40 miliar. Serapannya mencapai Rp1,394 triliun, atau 103 persen dari target Rp1,345 triliun.

Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas II Kanwil Bea Cukai Sulbagsel, Tommy Prasetyo Utomo menjelaskan, pada 2019 tidak ada mobil mewah masuk ke Sulsel. Sehingga jika banyak mobil mewah di Makassar, berarti importasinya lewat pelabuhan lain (Tanjung Priok atau Tanjung Perak). Kemudian dikirim antar pulau ke Makassar.

“Kalau pengiriman antar pulau atau domestik, bea cukai tidak menangani lagi,” paparnya.

Hindari Pajak

Hal ini mengindikasikan kesadaran masyarakat kelas atas akan kewajiban membayar pajak dari barang mewah yang dimilikinya masih minim. Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM hanya 83,54 persen pada 2019.

Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Sulselbartra, Eko Pandoyo Wisnu Bawono mengatakan, kalau penerimaan dari Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) tidak terlalu besar. Itu dikarenakan serapannya memang lebih berpusat di Jakarta karena menyangkut bea masuk barang impor.

Begitupun dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak terlalu besar. Total realisasinya hayanya Rp 5,761 triliun dari target Rp 6,896 triliun. “Realisasinya 83,54 persen,” kata Eko, Jumat, 10 Januari.

Meski tidak mencapai target, Eko menambahkan, pada 2019, pertumbuhannya mencapai 1,46 persen. Tak tercapainya target tersebut juga mempengaruhi serapan penghasilan pajak di Sulsel secara keseluruhan. Realisasinya hanya Rp 13,559 triliun atau 89,44 persen dari target Rp 15,161 triliun.

“Empat KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) penentu penerimaan. Perdagangan besar, konstruksi, administrasi pemerintah, dan jasa keuangan,” terangnya. (tam/abg-zuk)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...