Sebut Informasi Penggeledahan Bocor, Begini Komentar Saut Situmorang


FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyesalkan informasi penggeledahan kasus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 telah diketahui terlebih dahulu. Kondisi ini terjadi karena upaya geladah harus mendapat izin Dewan Pengawas (Dewas) KPK, sesuai aturan UU Nomor 19/2019 tentang KPK.

“Itu sebabnya kenapa membangun peradaban hukum itu harus dengan hati tenang jangan grusa grusuk, lihat ke belakang, lihat jauh ke depan ( the Art of long view) yang kemudian dibungkus untuk kebermanfaatan yang berkeadilan. Itu bisa diciptakan karena jauh dari konflik kelompok,” kata Saut kepada JawaPos.com, Minggu (12/1).

Saut menyampaikan, seharusnya dalam proses revisi UU Nomor 30/2002 perlu naskah akademik sebagai acuan. Sehingga bisa membedah unsur pasal di dalamnya.

“Harus dibedah berulang ulang, namanya juga penyakit kronis,” sesal Saut.

Saut juga memandang, pembedahan naskah akademik diperlukan agar memberikan hukum yang berkeadilan. Terlebih kinerja operasi tangkap tangan (OTT) memerlukan mekanisme kinerja intelijen, seperti penyadapan, penyitaan, penggeledahan hingga penyidikan.

“Filosofi OTT itu beda, kalau tidak, ya KUHAP kita ubah dulu, hapus pengertian dan sifat tangkap tangan itu,” jelasnya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK Syamsudin Haris menyebut, pihaknya telah memberikan izin penyidik KPK untuk melakukan proses penggeledahan kasus yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku. Menurutnya, pengajuan izin penggeledahan kasus KPU baru meminta izin pada Jumat (10/1), padahal Dewas sudah menunggu sejak Kamis (9/1).

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...