FAJAR.CO.ID, WATAMPONE -- Tingginya iuran BPJS untuk semua kelas banyak dikeluhkan masyarakat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone mengusulkan untuk kembali ke program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) atau Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Ketua Komisi IV DPRD Bone, dr Andi Ryad Baso Padjalangi mengatakan, bukan hanya Kabupaten Bone yang menunggak pembayaran BPJS-nya. Hampir seluruh kabupaten di Indonesia.
"Makanya kita minta sebaiknya dikembalikan ke Jamkesda atau Jamkesmas," katanya Senin (13/1/2020)
Kata Ketua KNPI Bone itu, selain pembayaran yang menunggak di rumah sakit. Pelayanan kesehatan juga begitu buruk. "Sama di Surabaya. Di Dinas Kesehatan tidak menerima BPJS karena pelayanan yang buruk dan tunggakan yang besar," jelasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun BPJS Kesehatan Bone belum membayar ke RSUD Tenriawaru dari Oktober 2019 hingga sekarang.
Selain itu, RS Hapsah belum terbayar dari September, RS Pancaitana dari Agustus, dan RS M Yasin dari September. Padahal pemerintah daerah sudah memenuhi kebutuhan 25 persen.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone, Andi Muh Salam.
Menurutnya, ada banyak keluhan masyarakat soal pelayanan buruk BPJS. "Kita tinggal menunggu hasil rapat di pusat. Setelah itu kita langsung tindak lanjuti," tegas Lilo sapaan karibnya. (gun)
