Kasus Suap Wahyu Setiawan, PKS: Bukti Pemberantasan Korupsi Akhirnya Memble


FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian mengkritik keras kinerja Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) yang dianggap menghambat kerja lembaga antirasuah. Terutama dalam menyelidiki kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

“Ini bukti awal bahwa revisi UU KPK telah membuat pemberantasan korupsi di Indonesia jadi birokratis dan akhirnya memble,” ujar Pipin dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com (grup fajar.co.id), Senin (13/1).

Menurut Pipin, dengan adanya kewajiban penyidik KPK untuk meminta ijin penyadapan dan penggeledahan kepada Dewan Pengawas KPK, maka berpotensi bocor dan menghilangkan barang bukti.

“Sangat ironis. Penggeledahan diumumkan sudah dapat ijin dan akan dilaksanakan pekan depan. Jangankan hitungan pekan, hitungan menit kalau bocor, ya hilang semua barang buktinya,” katanya.

Pipin mengatakan, Dewan Pengawas KPK bukan sekadar masalah orang, tapi lebih pada masalah sistem yang membuat pemberantasan korupsinya mandul. Jika Perppu KPK tidak dikeluarkan Presiden dan atau revisi UU KPK dilakukan DPR maka pemberantasan korupsi di Indonesia hanya sekadar mitos.

“Pejabat negara bebas menerima suap dan uang negara gampang digarong koruptor,” ungkapnya.

Adapun, penggeledahan mesti seizin Dewan Pengawas merupakan amanat Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komentar

Loading...