KPK Geledah Kantor Wahyu Setiawan

0 Komentar

GELEDAH: Satgas Penindakan KPK saat melakukan penggeledahan beberapa waktu lalu (Donny setyawan/Jawa Pos Radar Kudus)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/1).

Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang menjerat komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

“Iya benar (penggeledahan di KPU)” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (13/1).

Kendati demikian, Ali belum bisa menjelaskan secara rinci barang bukti apa saja yang dicari penyidik KPK. Nantinya, hal ini akan diinformasikan setelah penggeledahan selesai dilakukan.

“Nanti saya sampaikan setelah penggeledahan selesai,” jelas Ali.

KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPR RI. Empat tersangka tersebut yakni, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WSE), Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF).

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...