Pelemahan KPK Sudah Terjadi, Desmond J Mahesa: Tinggal Pemerintah Merespons

Senin, 13 Januari 2020 15:37

Oleh sebab itu, apabila KPK masih tidak bisa bergerak dalam melakukan pengledahan ataupun operasi tangkap tangan (OTT). Maka memang diperlukan UU KPK tersebut dibatalkan dengan Perppu.

“Maka tuntutan perppu yang berkaitan dengan pelemahan ini dalam rangka memperkuat saya pikir kita respons dengan baik,” ungkapnya.

Misalnya, ‎pengledahan KPK baru bisa dilakukan pekan depat di Kantor DPP PDIP. Maka itu adalah hal yang tidak masuk akal. Sehingga dia menyesalkan Dewan Pengawas yang sepertinya menyandera KPK dalam melakukan penindakan.

“Ini aneh, substansi penggeledahan tentang barang bukti saja sdah tidak masuk akal,” tuturnya.

Semestra itu, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan mengatakan partainya senapas dengan kehendak rakyat yang ingin KPK kuat dalam kinerja pemberantasan dan pencegahan korupsi.

“Tidak ada sedikitpun niat menghambat, apalagi menjegal langkah KPK dalam pemberantasan korupsi, khususnya yang terkait operasi tangkap tangan Komisioner KPU Wahyu Setiawan,” ujar Arteria kepada wartawan, Senin (13/1).

Namun demikian, Arteria mengatakan, semua pihak harus adil, harus jernih dalam menyikapi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wahyu Setiawan tersebut. Hal ini dilakukan supaya tidak terbawa arus pihak tertentu yang ingin mengambil manfaat politik dengan cara mendiskreditkan PDIP.

Bagikan berita ini:
6
4
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar