RI Jauhi Ketergantungan BBM

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Praktik tangan besi AS memunculkan konflik global. Hal ini sangat berpengaruh terhadap harga minyak dunia.

DI bawah kepemimpinan Donald Trump, perang urat saraf akan terus tersaji. Bukan hanya dengan Tiongkok, namun juga dengan negara Arab dan Timur Tengah.

Akibatnya, harga minyak dunia tak pernah benar-benar stabil. Nah, selama ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang masih sangat bergantung terhadap minyak dunia. Sektor energi ini bahkan salah satu item yang menguras banyak subsidi (uang negara).

Satu-satunya cara paling aman adalah dengan mengurangi, bahkan menidakan ketergantungan energi kepada pasar global. Indonesia mesti berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) di sektor energi. Jalan menuju ke situ sedang dirintis.

Percepat B30

Pengamat ekonomi, Anas Iswanto Anwar,
mengatakan, konflik global, terutama AS dengan negara timur, akan berdampak bagi Indonesia. Suplai minyak akan terganggu, seiring Indonesia memang pada dasarnya sangat bergantung dengan minyak impor.

“Makanya ketergantungan itu harus segera dihilangkan. Ada B30 yang bisa dioptimalkan,” kata Anas, kemarin.

B30 adalah produk pencampuran 30 persen biodiesel dengan 70 persen bahan bakar minyak jenis solar. Biodiesel sendiri bersumber dari minyak sawit alas Crude Palm Oil (CPO).

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menemukan B20. Modelnya sama dengan B30, namun dengan biodesel yang masih lebih sedikit, yakni 20 persen. Target pemerintah, per Januari 2020 ini, Program Mandatori Biodiesel B30 sudah berjalan.

Anas berharap pemerintah mulai pasang kuda-kuda agar pasokan minyak di tanah air tercukupi. Sebab minyak adalah produk strategis yang bisa berdampak besar pada produk lainnya.

“Harusnya sudah diantisipasi dari awal karena perekonomian global susah diprediksi. Sudah saatnya kita bisa menghasilkan (minyak) sendiri,” desak Ketua Prodi Doktor Ilmu Ekonomi, Fakulas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unhas ini.

Saat ini program bahan bakar campuran biodiesel 30 persen telah dilakukan pengujian sepanjang 50 ribu kilometer. Selanjutnya, akan terus dikembangkan menjadi B100.

Sebelumnya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, penerapan B30 bisa mengurangi impor solar sebesar 8 hingga 9 juta kiloliter (Kl).

Jika dikonversi, maka Indonesia bisa hemat hingga Rp70 triliun. Artinya, ada peluang untuk mendapatkan sumber pendanaan infrastruktur jika Indonesia bisa mandiri dari ketergantungan minyak dunia yang harganya ditentukan stabilitas global.

Kendaraan Listrik

Selain memanfaatkan biodisel dari CPO, Indonesia juga sesegera mungkin beralih ke kendaraan listrik. Hal ini akan mengurangi ketergantungan terhadap minyak. Apalagi di Sulsel sendiri memang saat ini surplus listrik hingga 656.25 MW.

PLN sendiri juga siap menambah SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) atau fast charging yang baru tersedia satu di Sulsel yakni di ULP Mattoanging, Makassar. Ini mampu mengisi daya kendaraan listrik cukup 30 menit.

Namun, ada juga SPLU (Stasiun Pengisian Listrik Umum) yang sudah banyak di Sulsel. Ini diperuntukan bagi pedagang kaki lima, juga bisa mengisi daya motor listrik. Hanya saja pengisiannya lebih lama, tidak seperti SPKLU.

Totalnya ada 468 di Sulsel, yang tersebar di UP3 Makassar Selatan (167), UP3 Makassar Utara (77), UP3 Bulukumba (26), UP3 Pinrang (34), UP3 Palopo (68), UP3 Parepare (22), dan UP3 Watampone (74).

Manager Komunikasi PLN UIW Sulselrabar, Eko Wahyu Prasongko mengatakan, masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik masih kurang, jadi konsumsi untuk kendaraan listrik juga belum maksimal.

Kendati demikian, Eko menjelaskan, PLN juga akan kembali menambah SPKLU maupun SPLU pada 2020 ini. Namun, memang itu juga perlu menyesuaikan dengan demand-nya. “Kami akan menyesuaikan sesuai kebutuhan, kalau memang dibutuhkan oleh masyarakat tentu kami siap melayani,” tegasnya.

Saat ini pemerintah masih menggodok regulasi pemakaian SPKLU untuk menjamin standardisasi keamanan kepada pengguna. Sebab, tanpa regulasi yang mengatur, domain pengembangan SPKLU tidak akan meningkat. Hal ini memang perlu segera dimasifkan melihat negara lain sudah mengarah ke penggunaan kendaraan listrik. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...