Soal Pendudukan Lahan, Warga Minta BPN Sulbar Tegas

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAMUJU — Klaim kepemilikan lahan yang dikuasai PT Mamuang di Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu terus disoal warga. Siang tadi, sekira tujuh perwakilan warga Desa Martasari mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulbar, menuntut sikap tegas lembaga tersebut.

Apalagi karena hasil peninjauan lahan yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk gubernur menindaklanjuti rekomendasi Komisi I DPRD Sulbar, menemukan adanya kekeliruan penempatan lahan oleh perusahaan bersangkutan. Demikian disampaikan A Toba SH, pengacara yang mendampingi warga mengadu ke BPN Sulbar, siang tadi

“Setelah hasil overlay peta kawasan hutan. Dinyatakan bahwa surat izin kementerian, tidak sesuai HGU yang diterbitkan pertanahan Sulbar (BPN, red) untuk PT Mamuang,” kata A Toba SH. Selama ini menurutnya BPN selalu berkilah terjadi kesalahan ketik dimana lokasi yang dimaksudkan adalah pada Desa Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu sesuai HGU, namun perusahaan juga menguasai sekura 12 ribu hektare lahan di Desa Martasari, Kecamatan Pedongga. “Saatnya sekarang BPN harus bersikap tegas dan profesional,” katanya.

Terlebih karena Pokja juga menemukan gambar situasi (GS) digandakan, yang terindikasi dilakukan oknum pemerintahan. Pokja sendiri terdiri dari perwakilan BPN, Polda, Korem, Dinas Kehutanan Sulbar dan tokoh masyarakat. Perwakilan warga Andi Syamsu Alam, menyampaikan total lahan mereka mencapai 5.000an hektare (dari 12 ribuan Ha) yang dikuasai perusahaan di Martasari.

Dia meminta lahan tersebut dikembalikan dan dibuatkan alas hukum yang jelas oleh BPN Sulbar. “Padahal dulunya ini (Desa Martasari, red) persiapan transmigrasi, sekarang malah jadi kebun karena dikuasai oknum mafia,” katanya. (nur/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...