Perda RTRW Bone Mendesak Disahkan, Walhi: Jangan Korbankan Keselamatan Rakyat

Staf Advokasi dan Kajian Walhi Sulsel, Riski Saputra.

FAJAR.CO.ID, WATAMPONE — Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Bone mendesak untuk disahkan. Namun pemerintah jangan cuma fokus mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD), lantas lupa kepentingan rakyat.

Jika Perda RTRW itu disahkan tentu dari 12 Kecamatan sebelumnya yang boleh ditambang akan menjadi 27 kecamatan potensial untuk ditambang.

Staf Advokasi dan Kajian Walhi Sulsel, Riski Saputra mengatakan, terkait tambang, tentu harus dilakukan moratorium izin tambang oleh pemerintah. Kegiatan pertambangan sangat kontradiktif dengan pemulihan lingkungan hidup.

Kata dia, Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis selalu membawa bencana ekologis, baik banjir maupun longsor. Jangan sampai karena mengejar PAD yang sebenarnya juga tidak terlalu besar, keselamatan rakyat digadaikan.

“Oleh sebab itu, sangat aneh jika RTRW Kabupaten Bone mengakomodir kepentingan tambang di 27 kecamatan. Seharusnya zonasi dalam RTRW juga mempertimbangkan aspek lingkungan hidup,” katanya kepada FAJAR, Rabu (15/1/2020).

Riski menegaskan, Walhi Sulsel tentu menolak kepentigan tambang di wilayah-wilayah kritis dan memengaruhi keselamatan rakyat.

“Sehingga kami mendesak agar segera mempertimbangkan revisi RTRW. Atau minimal Pemkab melakukan moratorium rekomendasi izin usaha pertambangan,” jelasnya. (gun)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Muhammad Nursam

Comment

Loading...