Politikus PDIP Harun Masiku Jadi DPO Suap KPK


FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan politikus PDIP Harun Masiku masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Sebab hingga kini, politikus PDIP yang menjadi tersangka pemberi suap kasus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 belum juga menyerahkan diri.

“Seperti yang kami sampaikan kemarin, kita akan membangun kerjasama internasional dengan interpol dan Kementerian Luar Negeri termasuk bagian dari DPO, ini untuk melakukan penangkapan dan membawa kembali ke Indonesia,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/1) malam.

Ali menyampaikan, informasi yang didapat dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM berada di Singapura sejak Senin (6/1) lalu. KPK pun melakukan pencegahan terhadap Harun.

“Jadi pencegahan ini seperti yang disampaikan oleh Humas dari Imigrasi tujuannya untuk memonitor walaupun keberadaan orangnya ada di sana,” ucap Ali.

Menurutnya, KPK telah memgirimkan surat pencegahan itu pada Ditjen Imigrasi pada Senin (13/1). Hal ini dilakukan untuk mengontrol lalu lintas keluar masuknya Harun dari luar maupun dalam negeri.

“Itu sesuai mekanisme Undang-Undang berlaku selama enam bulan,” jelas Ali.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memastikan, pihaknya telah menerima surat pencekalan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Harun Masiku (HAR) terkait pelarangan politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku bepergian keluar negeri. Padahal, Harun kini tengah berada di Singapura sejak Senin (6/1) lalu.

Komentar

Loading...