Nurdin Halid di DPP Golkar, Dipercaya Jadi Wakil Ketua

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Karir politik Nurdin Halid (NH) di Partai Golkar sepertinya memudar. Sejak di era Ketua Umum (ketum) Abu Rizal Bakrie sampai Setya Novanto, politikus Golkar asal Sulsel tersebut selalu mendapat posisi terbilang strategis.

Bisa diumpamakan saat itu, setelah ketum di struktural kepengurusan Nurdin Halid selalu menjadi orang kedua.

Di era Abu Rizal Bakrie, Nurdin Halid dipercayakan sebagai Ketua DPP Bidang Organisasi dan Kaderisasi (OKK) Partai DPP Golkar.

Berlanjut kepemimpinan Setya Novanto. Ketua Umum Dekopin itu masih mendapat posisi strategis. Saat itu, terbentuk jabatan Ketua Harian DPP Partai Golkar dan Nurdin Halid mendapat kepercayaan mengemban posisi tersebut.

Karier politik Nurdin Halid di DPP Partai Golkar rupanya itu menjadi puncak-puncaknya. Bahkan, di Agustus 2016, ia juga dipercayakan sebagai Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Desember 2017 lalu estafet kepimimpinan di partai berlambang Pohon Beringin itu berganti.
Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum berdasarkan hasil Munaslub di JCC, Jakarta Pusat.

Nama Nurdin Halid tetap diakomodir. Ia menempati posisi struktur baru terbentuk yakni Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar.

Sampai Airlangga Hartarto terpilih untuk periode keduanya yakni pada awal Desember 2019, mantan calon gubernur Sulsel di Pilgub 2018 itu tetap bertahan dengan jabatan Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel dan Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar.

Jajaran kepengurusan DPP Golkar untuk 2019-2024 pun terbentuk. Nama Nurdin Halid juga tetap masuk. Ia mendapat posisi wakil ketua umum.

Dari 12 posisi Wakil Ketua Umum, Nurdin Halid berada pada posisi ke urutan 11. Dibawahnya masih ada Bambang Soesatyo.

Kemudian di jajaran ketua bidang ada sejumlah nama politisi Sulsel lain yakni Andi Rio Padjalangi. Serta ada nama pengusaha Erwin Aksa yang masuk dalam pengurus inti di DPP.

“Kepengurusan ini sudah memperhatikan Undang-undang Partai Politik dengan ketentuan pengurus perempuan sebesar minimal 30 persen. Kepengurusan ini juga inklusif, sudah mengakomodasi semua elemen. Baik perempuan, milenial, dan dari unsur-unsur yang lain,” kata Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024 itu sekaligus ketua formatur, Airlangga Hartarto. (taq)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...