SK 2016 Tetap Berlaku, NH Akui Masih Plt, Rusdin Abdullah Bendahara Golkar Sulsel

0 Komentar

Rusdin Abdullah

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Surat DPP Partai Golkar pada 2016 yang menunjuk Nurdin Halid sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Golkar Sulsel rupanya masih yang sah hingga sekarang ini.

Dalam komposisinya, Nurdin Halid didampingi Abdillah Natsir sebagai sekretaris dan Rusdin Abdullah sebagai Bendahara.

Anggapan publik, Nurdin Halid selama ini sudah menjadi ketua definitif. Apalagi telah dilaksanakan pelaksanaan Musda Golkar Sulsel sebelum pelaksanaaan Munas 2019 lalu.

Nurdin Halid sebagai calon tunggal dalam Musda Golkar itu. Ia pun begitu mudah melenggang terpilih secara aklamasi. Dari DPP Partai Golkar hadir adalah Ibnu Munzir.

Hasil dari Musda tersebut tidak banyak berubah. Hanya di posisi Bendahara yang sebelumnya adalah Rusdin Abdullah diganti oleh Andi Ina Kartika, Ketua DPRD Sulsel saat ini.

Sayangnya, sampai pelaksanaan Munas yang mengantar Airlangga untuk periode keduanya, Surat Keputusan (SK) hasil Musda Golkar Sulsel itu tak kunjung terbit hingga sekarang.

Secara otomatis, Surat Keputusan (SK) yang diteken Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto dan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham pada 2016 itu masih sah.

Nama Nurdin Halid masuk sebagai Wakil Ketua Umum DPP. Ia pun siap meninggalkan posisinya sebagai Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel. Dia memilih fokus untuk membantu Ketua Umum Airlangga Hartarto di kepengurusan DPP.

“Hingga Musdalub digelar, saya masih status Plt,” ungkapnya kepada FAJAR, malam kemarin.

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Praktisi Hukum asal Makassar Sulaiman Syamsuddin yang dimintai tanggapan, memiliki pandangan lain.
Ia melihat dibalik kejadian ini yang berpotensi menjadi masalah adalah penyalahgunaan wewenang. Tidak terbitnya SK hasil musda Golkar Sulsel 2019 lalu secara otomatis menempati posisi Bendahara DPD I Golkar Sulsel adalah Rusdin Abdullah.

Artinya, lanjut Sulaiman, penggunaan keuangan yang dilakukan oleh Andi Ina Kartika sejak hasil Musda itu tidak sah.

“Artinya kedudukan SK yang pada 2016 masih yang jadi pedoman. Jika seperti itu, dalam pandangan hukum, terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang khususnya keuangan di partai,” katanya.

“Itu jika ada kegiatan kepartaian setelah pelaksanaan Musda itu. Sebab khawatir dalam pertanggungjawaban keuangan partai nantinya tak ada pegangan,” tutupnya. (taq-ful)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...