Juni, Elpiji 3 Kg Tak Lagi Disubsidi

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah berencana mencabut subsidi untuk elpiji tabung 3 kg di pertengahan 2020. Namun, akan tetap ada subsidi untuk warga miskin yang terdaftar.

Hanya saja, model subsidi berubah. Jika sebelumnya semua tabung 3 kg disubsidi, maka ke depan, dikhususkan bagi yang benar-benar miskin saja. Sementara yang tidak terdaftar miskin, harus membeli dengan harga pasar.

“Kami masih menunggu arahan dari pusat,” ujar Hatim Ilwan, Manager Communication & CSR Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII Sulawesi, saat dikonfirmasi mengenai wacana ini, Rabu, 15 Januari.

Hatim Ilwan mengaku belum bisa memberikan komentar lebih jauh. Namun, pada prinsipnya jika hal tersebut menjadi sebuah keputusan pemerintah, pihaknya siap mengikutinya.

Rencana pencabutan subsidi elpiji 3 kg ini telah disampaikan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto. Jika sebelumnya subsidi elpiji 3 kg dilakukan terbuka, maka pada tahun ini menjadi subsidi tertutup.

“Ini persiapan subsidi langsung pada masyarakat. Mudah-mudahan pertengahan tahun ini bisa diterapkan,” katanya.

Menurut Djoko, saat ini mereka tengah mendata warga miskin dan skema subsidi yang akan diberikan. “Kita sudah punya data, mau pakai kriteria miskin yang mana nih. Kita juga punya data konversi sejak awal lalu kita bandingkan, apakah mereka masih berhak,” jelasnya.

Skema yang dipertimbangkan beragam, bisa pakai QRCode alias barcode (kode batang). Saat pembeli membeli sejumlah 3 tabung, subsidi Rp100.000 akan langsung ditransfer ke rekening penerima subsidi.

Saat ini sedang dihitung rata-rata kebutuhan para warga yang berhak menerima subsidi dalam sebulan. Penyaluran subsidi elpiji 3 kg dengan sistem tertutup, kata dia, akan menghemat anggaran subsidi elpiji antara 10-15 persen.

Hal itu dengan catatan bahwa kebijakan ini bisa diterapkan tepat waktu. Perubahan dilakukan karena penyaluran subsidi dengan skema terbuka seperti yang diterapkan saat ini dianggap belum tepat sasaran.

Maklum, skema penyaluran subsidi yang diterapkan ini tidak bisa digunakan untuk memilah pembeli dari golongan rumah tangga masyarakat mampu dan tidak mampu.

Karena kelemahan tersebut, peluang kebocoran besar. Elpiji melon sering terlihat digunakan oleh golongan masyarakat mampu dan bahkan industri besar, seperti restoran atau hotel

Selektif

Manager Communication & CSR Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII Sulawesi, Hatim Ilwan, sebelumnya mengatakan, pemerintah memiliki pertimbangan mengenai perubahan pola distribusi untuk gas elpiji 3 kg menjadi tertutup.

Elpiji 3 kg merupakan barang subsidi yang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Namun, yang terjadi di lapangan banyak masyarakat yang seharusnya tidak menggunakan gas elpiji 3 kg, justru malah menggunakannya.

Berdasarkan data yang diberikan, rata-rata penyaluran elpiji 3 kg dalam sehari mencapai 500 ribu tabung.

“Itu sesuai dengan konsumsi masyarakat. Tiap tahun selalu ada penambahan tapi sesuai dengan arahan pemerintah. Sementara di Sulsel sekitar 45 persen dari angka tersebut,” tandasnya.

Di Sulsel, dalam 5 tahun terakhir realisasi konsumsi elpiji 3 kg selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015, realisasi mencapai 68,673,233 metrik ton (MT). Tahun 2016, konsumsi meningkat menjadi 75,131,840 MT.

Pada 2017, kembali meningkat mencapai 79,760,320 MT. Terjadi peningkatan di tahun 2018 sebesar 83,156,480 MT. Dan meningkat lagi di 2019 menjadi 85,702,730 MT. Sementara di tahun 2020 hingga Minggu pertama Januari, realisasi konsumsi telah mencapai 3,014,040 MT.

Tetap Butuh

Menanggapi itu, pengamat ekonomi, Anas Iswanto Anwar Makkatutu, menilai pencabutan subsidi tersebut untuk mengurangi beban APBN. Menurutnya pencabutan subsidi gas elpiji 3 kg dinilai sudah tepat.

Pasalnya, selama ini memang selalu menjadi masalah. Misalnya, terjadi kelangkaan yang membuat harga tak terkendali.

“Saya melihatnya APBN kita defisit. Maka salah satu cara ialah mengurangi subsidi. Tetapi, kembali lagi apa gantinya, harus jelas agar bisa lebih tepat sasaran,” jelas Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar tersebut.

Hanya saja, lanjutnya, jangan sampai dilupakan bahwa subsidi tetap dibutuhkan untuk usaha kecil dan masyarakat miskin. “Sekarang tinggal dicari seperti apa pola yang tepat. Jadi jangan sama sekali dihapuskan, karena ini soal keberpihakan,” katanya.

Sementara itu, pengamat ekonomi lainnya, Sutardjo Tui, berpendapat
bahwa pemerintah perlu memberikan penjelasan berapa harga pokok gas 3 Kg tersebut. Bukan langsung harga jual dibagi tiga.

Menurutnya itu aneh, sebab mungkin saja harga pokok gas yang 3 Kg tersebut bukan di bawah Rp20 ribu. Sehingga orang patut curiga bahwa mungkin dengan harga sekarang tidak ada subsidinya, bahkan mungkin sudah profit.

Apalagi, negara kita adalah penghasil gas terbesar di dunia. “Tidak bolehkah gas itu gratis bagi orang yang masuk katagori miskin ?” katanya retoris.

Menurutnya banyak sekali solusi untuk menghindari pengguna subsidi. Tetapi, jangan orang miskin disuruh pakai barcode alias kode batang.

“Kasian. Mungkin para wartawan masih punya jejak digital, bahwa pada pemerintahan siapa Indonesia membuat kontrak denga negara lain menyediakan elpiji dengan harga murah, saya yakin masih ada data tersebut,” katanya. (mum/abg-zuk)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...