Pilkada Serentak, Kepala Daerah Hanya Berkuasa 3,5 Tahun


Tidak hanya itu, dalam aturan tersebut juga mengatur sisa masa jabatan yang tak terpenuhi, akan mendapatkan kompensasi. Akan tetapi, kepala daerah hanya menerima gaji pokok saja dikalikan jumlah bulan yang tersisa dari lima tahun tanpa tunjangan.

Tak Maksimal

Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ali Armunanto mengatakan, kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2020 bakal tak mampu menjabarkan visi misi dengan baik yang berorientasi pada program kerja.

“Untuk masa jabatan 3,5 tahun itu tidak cukup bagi kepala daerah untuk mengabdi. Kenapa? Karena ketika baru terpilih tahun pertama itu proses konsolidasi,” ujarnya kepada FAJAR malam tadi.

Andi Ali mengungkapkan, kepala daerah yang terpilih baru bisa fokus pada urusan pemerintahan di tahun kedua dia memimpin. Namun ironisnya, fokus itu kembali teralihkan di tahun ketiga sebab, sudah mulai persiapan pilkada serentak 2024.

“Terutama yang berstatus petahana. Ini sebuah ironi yang secara tidak langsung akan merugikan masyarakat itu sendiri,” terang Andi Ali.

Kekhawatiran lainnya, proses pilkada bisa membuat stabilitas dalam pemerintahan terganggu. Sebab, kata dia, ada peluang kepala daerah yang akan kembali bertarung akan memanfaatkan sumber daya atau jabatan demi memuluskan langkah dalam kontestasi politik.

“Itu bisa mengganggu stabilitas di pemerintahan. Jadi ujung-ujungnya masyarakat yang mendapatkan imbasnya,” katanya.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...