Pilkada Serentak, Kepala Daerah Hanya Berkuasa 3,5 Tahun


FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Para kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada serentak 2020 hanya menjabat antara 3,5 atau 4 tahun. Itu terjadi karena UU Pilkada No 10 tahun 2016 belum direvisi.

Di Sulsel dari 24 kabupaten/kota, terdapat 12 di antaranya menggelar Pilkada tahun ini. Para kandidat pun rupanya sudah siap dengan regulasi baru yang menghambat mereka menjabat lima tahun.

Bakal calon wali kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, misalnya, mengaku sudah mengetahui aturan tersebut. “Tak ada masalah soal itu. Saya siap. Apalagi, itu sudah menjadi aturan secara nasional,” katanya, kemarin.

Ia pun mengaku, berangkat dari aturan tersebut, pihaknya pun sudah menyiapkan visi misi untuk empat tahun. “Sejak awal sudah diatur visi misi tuntas sampai empat tahun,” tambahnya.

Dalam UU Pilkada, tepatnya Pasal 201 ayat 7, mengatur, kepala daerah hasil Pilkada 2020 akan berakhir masa jabatannya pada 2024. Kondisi itu juga diakui oleh bakal calon Bupati Maros, Chaidir Syam.

Wakil Ketua DPRD Maros tersebut juga sudah sangat siap apabila kelak terpilih lalu masa jabatannya tidak cukup seperti pada umumnya lima tahun. “Kami sudah tahu dan itu sudah menjadi agenda nasional,” katanya.

“Kami sejak awal ingin maju dalam Pilkada ini memang murni karena kami melihat keinginan masyarakat yang menginginkan,” sambungnya lagi.

Sama dengan Chaidir, bakal calon Bupati Bulukumba Andi Hamzah Pangki juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. “Berapa pun durasi waktunya, kami sudah sangat siap, jika pun terpilih,” kata Ketua Golkar Bulukumba itu.

Serentak 2024

Komisioner KPU Sulsel Asram Jaya mengkaui, hasil Pilkada 2020 terbilang unik. Masa jabatannya hanya empat tahun. Tidak seperti kelaziman sistem ketatanegaraan yang lain, bahwa kepala daerah memangku jabatan selama lima tahun.

“Tetapi itu memang amanah undang-undang,” katanya, malam tadi.

Menurut dia, itu terjadi karena dalam Pasal 8 dinyatakan akan menuju Pilkada serentak nasional pada November 2024 mendatang. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir digelar Pilkada serentak secara bergelombang.

Sekadar diketahui, seperti Pilkada gelombang 1 2015, kepala daerah berakhir masa jabatannya tahun 2020. Di tahun itu, ada pilkada lagi tapi hanya menjabat empat tahun. Lalu menuju Pilkada serentak nasional di tahun 2024.

Gelombang 2 tahun 2017, berakhir masa jabatannya 2022. Gelombang 3 tahun 2018, berakhir jabatannya 2023. Seperti Gubernur Jatim hasil Pilkada 2018 akan berakhir masa jabatannya tahun 2023.

“Nah kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sebelum tahun 2024, akan diisi pejabat sementara atau PJ. Selama aturan itu belum direvisi,” jelasnya.

“Hanya saja kami di Sulsel tidak sampai ke situ. Apa pun yang diterapkan nantinya, kita menungga tindak lanjut dari KPU RI,” sambung Asram.

Tidak hanya itu, dalam aturan tersebut juga mengatur sisa masa jabatan yang tak terpenuhi, akan mendapatkan kompensasi. Akan tetapi, kepala daerah hanya menerima gaji pokok saja dikalikan jumlah bulan yang tersisa dari lima tahun tanpa tunjangan.

Tak Maksimal

Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ali Armunanto mengatakan, kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2020 bakal tak mampu menjabarkan visi misi dengan baik yang berorientasi pada program kerja.

“Untuk masa jabatan 3,5 tahun itu tidak cukup bagi kepala daerah untuk mengabdi. Kenapa? Karena ketika baru terpilih tahun pertama itu proses konsolidasi,” ujarnya kepada FAJAR malam tadi.

Andi Ali mengungkapkan, kepala daerah yang terpilih baru bisa fokus pada urusan pemerintahan di tahun kedua dia memimpin. Namun ironisnya, fokus itu kembali teralihkan di tahun ketiga sebab, sudah mulai persiapan pilkada serentak 2024.

“Terutama yang berstatus petahana. Ini sebuah ironi yang secara tidak langsung akan merugikan masyarakat itu sendiri,” terang Andi Ali.

Kekhawatiran lainnya, proses pilkada bisa membuat stabilitas dalam pemerintahan terganggu. Sebab, kata dia, ada peluang kepala daerah yang akan kembali bertarung akan memanfaatkan sumber daya atau jabatan demi memuluskan langkah dalam kontestasi politik.

“Itu bisa mengganggu stabilitas di pemerintahan. Jadi ujung-ujungnya masyarakat yang mendapatkan imbasnya,” katanya.

Meski begitu, Pilwalkot Makassar tetap kompetitif. Masa jabatan yang hanya diemban 3,5 tahun tak membuat semangat calon wali kota kendur.

“Apalagi mereka yang baru mau maju. Bahkan saya lihat pertarungan di pilwalkot kian dinamis. Banyaknya figur yang ingin mencalonkan menjadi indikator. Makanya soal cost politik calon tertentu tak berpikir untuk membatasi lantaran masa jabatan yang kurang dari lima tahun,” kata Andi Ali. (*)

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...