Sejak 2016, Ketua Baperjakat Bulukumba Tak Dilibatkan Proses Mutasi

Suasan RDP Komisi A DPRD Bulukumba, Jumat (17/1/2020).

FAJAR.CO.ID, BULUKUMBA — Komisi A DPRD Bulukumba menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kisruh mutasi pejabat Bulukumba. Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat komisi A DPRD Bulukumba, Jumat (17/1/2020).

Ketua Komisi A DPRD Bulukumba, A Pangerang Hakim mengawali rapat menyampaikan dan meminta klarifikasi sejumlah permasalahan dalam mutasi sehingga menjadi bola liar di publik.

Sekretaris Daerah Bulukumba, Andi Bau Amal, membenarkan adanya kisruh dalam proses mutasi yang dilakukan awal Januari lalu. Itu disebabkan karena perencanaan yang kurang matang.

Apalagi jumlah pejabat yang dimutasi banyak sehingga potensi kesalahan sangan memungkinkan. “Mengisi satu jabatan itu tidak mudah, sangat sulit jika dalam waktu singkat sementara banyak jabatan yang mau diisi,” ujarnya.

Dalam forum tersebut Andi Bau Amal terang-terangan jika tidak dilibatlakan dalam proses mutasi dalam kapasitas Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) ASN.

“Sejak tahun 2016 saya tidak pernah dilibatkan dalam mutasi sampai sekarang, boleh ditanya yang lain karena kami kolektfif,” akunya.

Oleh karena itu dia menyarankan agar kedepan hal ini diperbaiki. Menurutnya, dalam mutasi dan promosi merupakan kewenangan Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Namun dibalik itu regulasi yang mengatur.

“Tetapi kalau PPK bilang begini yah begitu dilakukan, aparatur BKPSDM harus profesional, terutama integriitasnya, siapa pun yang usulkan, kalau tidak memenuhi syarat maka jangan diterima. Meskipun itu PPK” jelasnya.

Kepala BKPSDM Bulukumba, Andi Ade Ariadi mengaku kesalahan dalam mutasi telah ia perbaiki. Mulai jabatan yang diisi lebih satu orang hingga pejabat yang pangkatnya lebih rendah dari bawahannya.

“Kamu aku ada kesalahan dan itu sudah kami perbaiki, hari ini kami akan bagikan Surat Keputusan (SK)nya,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Bulukumba, A Patudangi Asis menyebut SK ASN yang telah dilantik belum diberikan hingga saat ini. Oleh karena itu ia meminta agar ASN dikembalikan ke jabatan sebelumnya.

“ASN dikembalikan ke tempatnya, kalau tidak maka tidak akan berjalan pemerintahan,” pintanya. (sir)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Muhammad Nursam

Comment

Loading...