Skandal Jiwasraya dan Asabri, Ini Kritik Politikus Nasdem untuk Jokowi-Ma’ruf

Jumat, 17 Januari 2020 08:42

Mantan politikus Senayan ini juga mengkritisi sejumlah rencana pemerintah dalam menyelesaikan persoalan asuransi milik pemerintah yang masih menyentuh urusan hilir. Padahal, penyelesaian masalah harus komprehensif dimulai dari hulu hingga hilir.

“Seperti gagasan membuat holding perusahaan asuransi milik pemerintah, itu berada di tataran hilir. Kalaupun opsi itu ditempuh, pemerintah harus cermat, hati-hati dan tidak menabrak hukum,” katanya mengingatkan.

Rencana pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) yang digulirkan pemerintah dengan merujuk Pasal 53 UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dinilainya terlambat. Sebab, UU tersebut mengamanatkan keberadaan LPP harus diatur melalui UU juga.

“Dan UU mengenai penjamin polis itu disebutkan paling lambat tiga tahun sejak UU Perasuransian diundangkan. Artinya keberadaan paling lama UU Penjamin Polis itu terbit tahun 2017 lalu, bukan sekarang baru bahas rencana membahas UU,” kata perempuan berhijab itu.

Terakhir, Okky juga memberi catatan atas abainya fungsi legislasi yang dimiliki DPR dan pemerintah khususnya terkait keberadaan UU Penjamin Polis. Menurut dia, jika masalah ini dipandang perlu, maka Presiden Jokowi dapat menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) mengenai LPP.

Bagikan berita ini:
5
4
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar