Soal Pelayanan Haji 2020, DPR Tolak Pemangkasan Uang Saku Jemaah

ILUSTRASI

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usulan Kementerian Agama untuk memangkas uang saku jemaah haji tahun ini, mendapat penolakan dari Komisi VIII. Memangkas pelayanan.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Muh Fauzi mengatakan, usulan tersebut sebetulnya belum pernah dibahas di DPR. Hanya saja, pihaknya tentu menolak jika pemerintah melakukan pemangkasan layanan yang sudah ada pada tahun sebelumnya.

Dia menjelaskan, Kemenag sudah berkomitmen untuk tidak memangkas layanan serta tak menaikkan biaya haji. Jika ada pengurangan uang saku, menurutnya itu tak jauh beda dengan kenaikan karena layanan yang berkurang.

“Semestinya perbaikan layanan, bukan pengurangan. Ini pun harus persetujuan dewan. Tak boleh asal dialihkan,” ungkap Suami dari Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani ini kepada FAJAR, kemarin.

Penurunan dari 1.500 real (Rp5,4 juta) ke 1.000 real (Rp3,6 juta) menurutnya cukup besar. “Inikan masih sebatas usulan. Kita tunggu saja seperti apa. Yang jelang jangan kurangi pelayanan ke masyarakat,” tambahnya.

Direktur Pengelolaan Dan­a Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kemenag, Maman Saepulloh mengatakan pengurangan jatah uang saku tersebut karena beberapa sebab. Salah satunya lantaran ada penambahan fasilitas makan untuk jemaah.

Dia mengatakan, ta­hun lalu jemaahhaji men­dapatkan 40 kali katering ma­kan selama di Makkah. Se­dang­kan tahun ini jemaah men­dapatkan 50 kali jatah makan. Jadinya penambahan katering itu, otomatis menambah biaya perjalanan ibadah haji.

Komentar

Loading...