Ada yang Tak Lazim, KPK Rombak Satgas Kasus Suap Wahyu Setiawan

Tersangka Wahyu Setiawan usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Dalam kasus dugaan suap ini KPK merombak satgasnya yang menanganiniya. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

Namun, Lili kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa berpegang pada informasi selain dari instansi berwenang. Dengan kata lain, KPK tetap berpegang pada keterangan imigrasi soal lalu lintas Harun. ”Sampai sekarang belum ada info dari imigrasi terkait keberadaannya (Harun) di Indonesia,” ungkapnya.

Menurut Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar, perbedaan sikap di lingkungan KPK menunjukkan adanya dua gerbong berbeda. Gerbong pertama diisi golongan yang terkesan ingin melindungi Harun. Sedangkan gerbong lain berupaya agar Harun cepat tertangkap. ”Jadi, sepertinya ada orang yang kerja dan ada orang yang menghalangi orang kerja,” terangnya.

Haris mengatakan, situasi itu memunculkan persepsi buruk terhadap kinerja pimpinan KPK saat ini. Bahkan, bukan tidak mungkin pimpinan KPK akan dicap sebagai pembohong jika pernyataan tentang posisi Harun yang masih di luar negeri (sebagaimana informasi dari Ditjen Imigrasi) bisa dipatahkan dengan bukti dan keterangan pihak lain.

Persepsi buruk tersebut juga mengancam kredibilitas Polri. Sebab, Polri dianggap terlibat dalam upaya menghalangi penyidik KPK saat mengejar Harun. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyatakan, Polri dalam kepemimpinan Jenderal Idham Azis hanya terpaku pada membangun pencitraan. Namun tidak memperhatikan substansi penegakan hukum. ”Ukuran dari kinerja Polri itu menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya,” tutur dia.

Saat polisi memeriksa penyidik KPK di PTIK, menurut Bambang, sebenarnya itu sudah jauh dari tupoksinya. Seharusnya seorang tersangka yang masuk ke wilayah kepolisian justru ditangkap untuk membantu penegakan hukum. ”Bukan malah dilindungi. Saya yakin lah dalam mengejar semacam itu sudah ada surat tugas ya,” terangnya.

Komentar


KONTEN BERSPONSOR