Ada yang Tak Lazim, KPK Rombak Satgas Kasus Suap Wahyu Setiawan

Tersangka Wahyu Setiawan usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Dalam kasus dugaan suap ini KPK merombak satgasnya yang menanganiniya. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

Kinerja kepolisian belakangan tentu memiliki risiko. Kepercayaan publik yang menurun bisa memicu masyarakat menarik dukungan terhadap Polri. ”Saat itu terjadi, bisa jadi ada desakan kuat untuk merevisi UU 2/2002 tentang Kepolisian,” ujarnya. Bambang mengatakan, memang saat ini UU tersebut telah berusia 18 tahun. Tentu banyak hal yang perlu dievaluasi. ”Seperti isu Polri perlu di bawah kementerian,” ucapnya.

Begitu juga halnya soal pengawasan terhadap kinerja Polri. Saat ini memang ada Itwasum dan Propam Polri yang bertugas mengawasi internal polisi. ”Namun, itu hanya mengawasi personel, bukan Polri sebagai institusi,” terangnya.

Kompolnas juga bukan lembaga pengawas Polri. Dalam UU 2/2002, Kompolnas hanya memiliki tugas memberikan masukan ke presiden terkait Polri. ”Tidak ada yang mengikat. Sanksi juga tidak bisa diberikan,” ujarnya.

Bambang menambahkan, Polri yang ideal merupakan institusi yang menjaga jarak dengan kekuasaan. Bukan sebagai aparat rezim atau petugas partai, melainkan sebagai aparat negara. ”Yang dilayani negara dan masyarakat,” tuturnya. (jpc/fajar)

Komentar


KONTEN BERSPONSOR