Hasil Raker Komisi II dengan Menpan RB, Ada Perintah Hapus Honorer di Pemerintahan

ilustrasi honorer

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Koordinator Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta Nur Baitih mendukung keputusan raker Komisi II DPR RI dengan Menpan RB Tjahjo Kumolo, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Senin (20/1), untuk menghapus honorer di instansi pemerintah.

Dengan demikian, pemerintah berkewajiban menyelesaikan masalah honorer secepatnya.

“Menyikapi hasil raker kemarin (20/1), jujur kami belum sepenuhnya puas. Namun, kami perlu mengapresiasi semua tanggapan anggota dewan. Bisa didengar, tidak ada satupun anggota dewan yang tidak memperjuangkan honorer K2,” kata Nur kepada JPNN.com (grup fajar.co.id), Selasa (21/1).

Jika dilihat dari kesimpulan rapat, khusus poin 2, lanjutnya, memang bisa memunculkan tafsir berbeda dengan sikap anggota dewan. Namun bila dibaca dengan cermat justru lebih bagus dan berdampak positif bagi honorer K2.

“Setuju kalau pemerintah menghapus tenaga honorer sebab dari 2005 kan jelas sudah ada pelarangan pengangkatan tenaga honorer. Nah ini yang harus pemerintah daerah lakukan. Kan, masih banyak tenaga honorer yang belum diselesaikan status kepegawaiannya. Selain itu supaya angkanya juga tidak membeludak,” bebernya.

Poin 2 kesepakatan raker bunyinya, “Komisi II DPR RI. Kementerian PAN-RB, dan BKN sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan demikian ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya.”

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...