Hasil Raker Komisi II dengan Menpan RB, Ada Perintah Hapus Honorer di Pemerintahan

ilustrasi honorer

Nur setuju Pasal 6 UU ASN No 5 tahun 2014 dijadikan rujukan, bahwa hanya ada dua status kepegawaian yaitu PNS atau PPPK.

Menurut Nur, tidak ada alasan lagi bagi kepala daerah untuk tidak menjalankan aturan itu. Mereka wajib menjadikan honorer yang ada ditingkatkan statusnya. Kalau bukan PNS, ya PPPK.

“Kami sambut juga kalau Perpres PPPK mau keluar dalam waktu dekat ini sehingga bisa menjawab juga atas kesimpulan nomor 2 itu,” ucapnya.

Dia mengimbau seluruh honorer K2 ketika membaca hasil raker, jangan ditelan mentah-mentah. Jangan langsung panik karena menafsirkan sendiri tanpa tahu bagaimana suasana raker. Tugas seluruh honorer K2 sekarang bagaimana masalah ini selesai.

“Semua honorer K2 harus terakomodir terutama tenaga teknis lainnya. Sebab, honorer K2 merupakan satu perangkat yang tidak bisa dipisahkan,” pungkasnya. (jpnn/fajar)

KONTEN BERSPONSOR

Komentar