Kemenkumham Dorong Pengakuan Kekayaan Intelektual di Mamasa

FOTO: ISTIMEWA

FAJAR.CO.ID, MAMASA — Bertempat di  Ruang Rapat Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, Sri Lastami,  didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum Abdullah dan Kepala Bidang Hukum Andi Hermin melakukan kegiatan koordinasi terkait dengan Inventarisasi Potensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), Indikasi Geografis, serta kekayaan Intelektual (KI) seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, Desa Sadar Hukum, dan Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Hal Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Mamasa pada 20 Januari 2020.

Acara ini dihadiri oleh Asisten III Bupati Mamasa, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Bagian Hukum serta beberapa instansi terkait yakni  seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Dalam sambutannya Sri Lastami menyatakan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan cara pemerintah untuk melindungi keanekaragaman budaya dan hayati termasuk memperkuat kepemilikan KIK dan mencegah pihak lain membajak dan mencuri KIK khususnya di Kabupaten Mamasa. Produk yang dihasilkan Kabupaten Mamasa diharapkan mampu bersaing di pasar internasional sehingga perlu didorong agar mampu memberi kontribusi dalam pembangunan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

UKM juga harus melek HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dengan cara mendaftarkan merek dagang.  Merek bisa jadi merupakan bentuk perlindungan HKI yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pelaku usaha bila merek terdaftar, maka akan memiliki hak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar miliknya. Tentunya untuk kelas dan jenis barang atau jasa yang sama.

Komentar

Loading...