Monitoring Lembaga Penyiaran, KPID Dampingi Komisi I DPRD Sulbar

FOTO: ISTIMEWA

Fajar.co.id, Polewali — Agenda monitoring ke lapangan bersama KPID, untuk melihat kerja-kerja pelaku usaha televisi dan radio di daerah. Sekaligus ingin mendapatkan masukan dalam rangka penyusunan Ranperda Penyiaran di Sulawesi Barat.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi I DPRD, Syamsul Samad saat bertatap muka dengan pelaku usaha penyiaran dalam kunjungan kerja dan monitoring di LPS Radio Mario, FM, Polewali Mandar, Selasa (21/1/2020).

Menurutnya, Kehadiran Komisi l dan KPID Sulbar ini, selain monitoring juga melakukan dialog, mendapatkan masukan dari pelaku usaha. “Raperda Penyiaran masuk dalam Prolegda Tahun 2020 dan ini salahsatu hak inisiatif DPRD Sulbar,” kata politisi Demokrat ini.

“Ke depan penataan penyiaran akan lebih baik dengan regulasi baik pula. Tentunya harus di bawah pengawalan komisioner KPID, di mana saat ini mengalami perkembangan kualitas kinerja, seperti hari ini bersama kami pantau khususnya terkait perizinan,” jelas Syamsul Samad.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi I yang juga Ketua Balegda, Syahril Hamdani, mengungkapkan, kehadiran Lembaga Penyiaran baik LPB, LPPL dan LPS di era saat ini masih tetap dibutuhkan.

LPS misalnya, terutama Radio Sriwigading, Wonomulyo menjadi sarana efektif dalam perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. “Di radio itu, saya sering menjadi narasumber menyuarakan perjuangan pembentukan Sulawesi Barat,” kenang tokoh pejuang Sulbar ini.

Komentar

Loading...