Tertunduk Divonis 66 Bulan, Sabri Beberapa Kali Menghela Nafas Panjang

0 Komentar

MAKASSAR, FAJAR — Mata mantan sekretaris KPU Makassar itu berkaca-kaca. Terdakwa kasus dana hibah Pilwalkot Makassar tahun 2018 lalu itu tertunduk mendengar vonis lima tahun enam bulan atau 66 bulan penjara.

Sementara koleganya, mantan bendahara KPU Makassar, Habibi, mendapat vonis lima tahun dan denda Rp50 juta subsider empat bulan kurungan.

Sabri beberapa kali terlihat menghela napas panjang mendengar pertimbangan majelis hakim. Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sabri maupun Habibi terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tipikor PN Makassar, Daniel Pratu menjatuhkan vonis lima tahun enam bulan dan denda Rp50 juta subsider empat bulan kurungan kepada terdakwa Sabri.

Dia juga mendapat hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp6,42 miliar subsider satu tahun sepuluh bulan penjara.

Vonis tersebut jauh lebih ringan dua tahun enam bulan dari tuntutan JPU. JPU menuntu hukuman penjara selama delapan tahun, denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan. Sedangkan uang pengganti jumlahnya tetap sama, namun subsidernya berkurang dari dua tahun menjadi satu tahun sepuluh bulan kurungan.

Untuk terdakwa Habibi, divonis lima tahun dan denda Rp50 juta subsider empat bulan kurungan. Putusan tersebut juga lebih rendah dua tahun dari tuntutan JPU selama tujuh tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan.

“Masing-masing terdakwa dan JPU mempunyai waktu tujuh hari untuk mengambil sikap. Jika setelah tujuh hari tidak mengajukan banding putusan akan berkekuatan hukum tetap,” kata Daniel Pratu, Selasa 21 Januari.

Menanggapi putusan tersebut, JPU Kejati Sulsel, Mudazzir mengatakan masih pikir-pikir. Dia harus melaporkan putusan tersebut.

“Kami masih akan mempelajari putusan ini. Dan menunggu arahan pimpinan,” ucapnya.

Hal serupa juga diutarakan oleh Penasihat Hukum (PH) terdakwa Sabri, M Arifin K dan PH terdakwa Habibi, Abdul Gofur. Keduanya kompak mengatakan masih pikir-pikir dan akan melakukan konsultasi dengan kliennya. (edo/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...