Harun: Produk Hukum Jangan Hambat Pertumbuhan Ekonomi

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAMUJU– Agar Provinsi Sulawesi Barat menjadi penyangga Ibu Kota Negara yang berdaya saing maka produk hukum yang dihasilkan jangan sampai menghambat investasi. Karenanya, penataan produk hukum daerah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi, investasi dan UMKM harus segera dilasanakan.

Demikian disampaikan Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Harun Sulianto ketika membuka rapat Koordinasi pembentukan peraturan daerah dengan instansi terkait, di Hotel Matos Mamuju, Rabu, (22/1).

“Salah satu langkah strategis penataan regulasi adalah dengan omnibus law, agar regulasi didaerah berkualitas,” kata Harun. Dia berharap regulasi tidak tumpang tindih dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Juga dapat mejaga ketertiban dan kerukunan masyarakat, tidak diskiminatif terhadap SARA dan jender mempermudah pelayanan publik.

Narasumber pada rakor tersebut, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Sulbar Djamilah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Sri Lastami. Dalam paparannya, Sri Lastami menyampaikan bahwa Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulbar siap melaksanakan penataan regulasi dengan mengoptimalkan pelaksanaan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah sebagaimana diamanahkan oleh UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Rapat Koordinasi yang mengangkat tema , arah kebijakan penataan regulasi di tingkat daerah ini dihadiri perwakilan Biro Hukum Provinsi Subar, seluruh Kepala Bagian Hukum Kabupaten se-sulbar, perwakilan Sekertariat DPRD Kabupaten serta para perancang perundang undangan Kanwil Kumham Sulbar. (nur/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...