PDIP Usul PT DPRD Provinsi 4 Persen, DPRD Kabupaten/Kota 3 Persen

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penerapan Parlementary Trehold (PT) atau ambang batas untuk mendapatkan kursi wakil rakyat diwacanakan tak hanya untuk DPR RI. Kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota pun diusulkan juga menerapkan PT.

Usulan ini datang dari partai pemenang Pemilu 2019 yakni PDIP. Wacana PDIP ini pun mulai didukung sejumlah pihak ini sejalan dengan semangat revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. “Untuk tingkat DPR 5 persen sekurang-kurangnya, provinsi 4 persen, dan kabupaten/ kota 3 persen,” ujar pilitikus PDIP, Arif Wibowo.

Bahkan, Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, selain PT naik pada 2024, juga ada keinginan mengubah sistem pemilu dalam penentuan caleg terpilih. “Opsinya Proporsional Tertutup. Tetapi ini baru opsi,” ujar Waketum DPP Golkar tersebut.

Terpisah Anggota Fraksi Demokrat DPR RI, Hinca Panjaitan menjelaskan, pihaknya sebetulnya sepakat jika memang ada proses evaluasi. Hanya saja, mereka belum menentukan poin mana yang mesti dievaluasi.

Kata dia, saat orde baru, sistem Proporsional Tertutup selalu mendapat kritikan. Hingga akhirnya di zaman reformasi, sistemnya berubah menjadi terbuka. Akan tetapi, kata dia, setelah diterapkan selama 20 tahun sistem terbuka ini kembali harus dievaluasi.

“Salah satu opsi saja misalnya seperti di Jerman, urutan pertama itu menjadi kewenangan partai. Kemudian nomor 2 ke bawah menjadi hak caleg,” jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ali Armunanto mengatakan, penerapan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold berpotensi membuat partai kecil makin sulit berkembang.

“Di sisi lain ini akan menjadi tantangan tersendiri. Artinya seseorang kini tak lagi bisa membuat partai asal-asalan. Keseriusan mereka dituntut karena mesti harus berhitung untuk memenangi sebuah pemilu,” ujarnya.

Andi Ali menilai, memang ada kecenderungan partai kerap terjebak pada situasi yang sifatnya pragmatis. Ini karena di daerah partai-partai yang baru berkembang dan belum teruji kemampanan dan kredibelitasnya diberi ruang.

PT, kata dia, sesungguhnya telah di terapkan di Jerman terlebih dahulu. Kata Andi Ali, ini cukup sukses untuk menekan pergerakan partai kecil yang beraliran kiri dan punya kepentingan tertentu. Lalu kemudian diterapkan di Tanah Air. (ful-rdi/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...