Politikus Demokrat: Revisi UU ASN Wajib Ada Poin Perintah Angkat Honorer Jadi PNS dan PPPK


Irwan mengatakan, momentum untuk mengawal kesepakatan itu ada pada revisi UU ASN yang telah ditetapkan menjadi Prolegnas Prioritas 2020.

Bahwa ASN itu adalah PNS dan PPPK, maka para honorer yang telah lebih dahulu mengabdi wajib diangkat dalam dua kategori tersebut.

“Dengan kesepakatan pemerintah menghapus honorer maka dalam revisi UU ASN wajib ada poin terkait kewajiban mengangkat semua honorer menjadi PNS/PPPK tanpa terkecuali,” tegasnya.

Sebaliknya, anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di partai berlambang bintang mercy ini menilai ada inkonsistensi pemerintah jika di sisi lain menghapus honorer, tetapi membiarkan honorer yang ada tanpa masa depan yang jelas.

“Itu kezaliman yang nyata. Bertentangan juga dengan visi prioritas Presiden Jokowi membangun sumber daya manusia, sementara banyak honorer guru tidak terjamin masa depan serta kesejahteraannya,” tuturnya.

Oleh karena itu, Irwan memandang momentum revisi UU ASN pada tahun ini bisa menghentikan polemik dan ketidakjelasan nasib honorer pasca-kesepakatan pemerintah dengan DPR terkait penghapusan honorer. (jpnn/fajar)

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...