Politikus Demokrat: Revisi UU ASN Wajib Ada Poin Perintah Angkat Honorer Jadi PNS dan PPPK


FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Irwan Fecho menanggapi merebaknya isu yang menyebut tenaga honorer dihapus, berdasar kesepakatan raker Komisi II DPR dengan MenPAN RB Tjahjo Kumolo dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Senin (20/1).

Bunyi poin kedua kesepakatan raker, “Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB, dan BKN sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan demikian kedepannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawal seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya.”

Irwan berharap kesepakatan itu tidak disalahartikan sebagai pemecatan. Justru sebaliknya, hal itu akan menguntungkan bagi honorer karena secara otomatis nantinya mereka wajib diangkat menjadi PNS atau PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja).

“Penghapusan honorer itu jangan buru-buru salah ditafsirkan. Justru keberuntungan bagi honorer yang ada saat ini di Indonesia dengan sepakatnya pemerintah dengan DPR itu. Artinya ke depan semua honorer itu wajib diangkat statusnya sebagai PNS atau PPPK tidak terkecuali honorer apa pun,” kata Irwan, Rabu (22/1) malam.

Isu ini menjadi perhatian Anggota Komisi V DPR ini, karena telah menimbulkan keresahan di kalangan honorer. Tidak terkecuali para konstitutennya di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur.

Irwan mengatakan, momentum untuk mengawal kesepakatan itu ada pada revisi UU ASN yang telah ditetapkan menjadi Prolegnas Prioritas 2020.

Bahwa ASN itu adalah PNS dan PPPK, maka para honorer yang telah lebih dahulu mengabdi wajib diangkat dalam dua kategori tersebut.

“Dengan kesepakatan pemerintah menghapus honorer maka dalam revisi UU ASN wajib ada poin terkait kewajiban mengangkat semua honorer menjadi PNS/PPPK tanpa terkecuali,” tegasnya.

Sebaliknya, anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di partai berlambang bintang mercy ini menilai ada inkonsistensi pemerintah jika di sisi lain menghapus honorer, tetapi membiarkan honorer yang ada tanpa masa depan yang jelas.

“Itu kezaliman yang nyata. Bertentangan juga dengan visi prioritas Presiden Jokowi membangun sumber daya manusia, sementara banyak honorer guru tidak terjamin masa depan serta kesejahteraannya,” tuturnya.

Oleh karena itu, Irwan memandang momentum revisi UU ASN pada tahun ini bisa menghentikan polemik dan ketidakjelasan nasib honorer pasca-kesepakatan pemerintah dengan DPR terkait penghapusan honorer. (jpnn/fajar)

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...