Kanwil Kemenkumham Dorong Pemkab Pasangkayu Inventarisasi Kekayaan Komunal

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, PASANGKAYU — Bertempat di Ruang Rapat Asisten Bidang Administrasi Umum, Irfan Rusli Sadek, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat, Sri Lastami, melakukan kegiatan koordinasi terkait dengan Inventarisasi Potensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), Indikasi Geografis, serta kekayaan Intelektual (KI) seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, Desa Sadar Hukum, Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Fidusia di Kabupaten Pasangkayu pada 20 Januari 2020.

Sri Lastami menyatakan Kabupaten Pasangkayu secara geografis sangat strategis sebagai penyangga ibu kota baru, karena memiliki laut terdalam dan terdekat dengan Kalimantan Timur. Potensi sumber kekayaan alam yang luar biasa perlu dibangun dan dikembangkan dengan baik, khususnya sumber daya manusia (SDM) yang memliki kemampuan untuk berkompetisi, inovatif, dan daya kreativitas.

“Salah satunya adalah inovasi yang menghasilan teknologi untuk mengolah sumber daya alam yang dapat dilindungi oleh paten,” kata Sri.

Selain itu para pelaku bisnis dan UMKM agar lebih dapat bersaing harus mendaftarkan merek dagangnya agar tidak lagi ditiru orang lain. Karya kretivitas yang berkaitan dengan seni, sastra dan ilmu pengetahuan juga dapat dilindungi hak ciptanya. Sedangkan desain produk yang unik dapat dilindungi dengan desain industri.

Potensi yang sudah diwariskan secara turun temurun atau biasa disebut Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) seperti tarian daerah, permainan tradisonal, lagu daerah, cerita rakyat harus juga dibuat databasenya secara baik, sehingga tidak lagi diklaim oleh negara lain. Produk lainnya yang berbeda dengan daerah lainnya karena pengaruh alam atau geografis maka dapat didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai produk oleh indikasi geografis. “Semua potensi ini diharapkan akan mampu memberi kontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Pasangkayu,” bebernya.

Sri Lastami juga menjelaskan tentang UU No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atas perubahan UU No. 12 Tahun 2011 yang intinya adalah peralihan kewenangan untuk mengharmonisasi Raperda yang dulunya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Terkait program Desa Sadar Hukum, Kanwil Kemenkumham Sulbar berharap program tersebut bisa semakin diperluas, minimal 28 persen dari total jumlah desa yang ada, yakni sekirar 17 desa dari 59 desa di Pasangkayu.

Acara ini dihadiri Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian Hukum dan beberapa perwakilan OPD yakni, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian. (fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...