Kanwil Kemenkumham Dorong Pemkab Pasangkayu Inventarisasi Kekayaan Komunal


Sri Lastami juga menjelaskan tentang UU No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atas perubahan UU No. 12 Tahun 2011 yang intinya adalah peralihan kewenangan untuk mengharmonisasi Raperda yang dulunya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Terkait program Desa Sadar Hukum, Kanwil Kemenkumham Sulbar berharap program tersebut bisa semakin diperluas, minimal 28 persen dari total jumlah desa yang ada, yakni sekirar 17 desa dari 59 desa di Pasangkayu.

Acara ini dihadiri Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian Hukum dan beberapa perwakilan OPD yakni, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian. (fajar)

KONTEN BERSPONSOR

Komentar