Lagi, Pemkab Wajo Alokasikan APBD di Lokasi Perumahan

ILUSTRASI

FAJAR.CO.ID, SENGKANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo kembali bermasalah. Ada ditemukan rencana paket pengerjaan fisik bisa berujung polemik.

Hal itu diutarakan oleh Ketua Komisi III DPRD Wajo, Taqwa Gaffar. Kata dia, ada sebanyak lima paket pembangunan jalan rabat beton milik Pemkab Wajo, menjadi perhatian serius di dewan.

“Paket yang dialokasikan dari APBD 2020 itu, kemudian pengerjaannya di lokasi perumahan di Kecamatan Tempe,” ujarnya, Jumat, 24 Januari 2020.

Dia menyebutkan, pembangunan jalan beton itu, terbagi satu paket milik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP), serta empat paket dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

“Yang di Dinas PUPRP sudah kamu rapat kerjakan sebulan lalu di komisi. Kami minta pelaksanaan pekerjaan ditunda dulu, sambil menunggu kejelasan status jalan itu,” akunya.

Sebab, kata Taqwa, lokasi perumahan tersebut merupakan tanggungjawab pengembangan. Sehingga diperlukan penyerahan aset fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) ke Pemkab Wajo. Kemudian pembangunan bisa direalisasikan.

“Karena ada pergantian kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jadi rencana kami rapat kembali bersama ke Dinas PUPRP dan Perkim, sebelum perencanaan kegiatan tersebut dimulai,” tutur legislator dari Partai Nasdem ini.

Informasi dihimpun FAJAR.CO.ID, kelima paket pembangunan rabat beton itu yakni, jalan BTN Pepabri – BTN Tenri Dolong nilai pagu Rp491 juta, jalan Rejeki BTN Lapesongko II Rp135 juta.

Kemudian, Blok TT BTN Pepabri Lembah Rp90 juta, Blok B BTN Citra Lestari dan jalan poros BTN Nusa Idaman Rp190 juta, Blok D Perumnas Atakkae dan rabat beton BTN Nusa Idaman Rp360 juta.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas PUPRP Wajo, Andi Pameneri, membenarkannya. Kata dia, paket rabat beton Jalan BTN Pepabri – BTN Tenri Dolong itu, merupakan usulan masyarakat setempat.

“Pak Bupati Wajo Amran Mahmud juga sudah disposisi. Saya diminta untuk dimasukkan di APBD Pokok ini,” terangnya.

Kendati begitu, lanjut mantan Kadis Ketahanan Pangan ini, pihaknya tetap ingin memastikan status kepemilikan jalan itu. Agar ke depannya tidak terjadi konflik.

“Nanti di perencanaan kita minta konsultan perencana siapkan semua dokumen. Termasuk penyerahan asetnya,” tutupnya. (man)

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...