Laporan Dugaan Merintangi Penyidikan Harun Masiku, KPK Mendalami

0 Komentar

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA–Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan adanya dugaan merintangi penyidikan atau obstruction of justice penanganan kasus proses pergantian antarwaktu (PAW), yang menjerat politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun akan menindaklanjuti laporan tersebut.

Alasannya, karena memberikan informasi yang janggal terkait keberadaan Harun. Bahkan, Yasonna turut serta menjadi Tim Hukum PDIP dalam kasus tersebut.

“Kalau ada laporan masyarakat soal pasal 21 (obstruction of justice) seperti dari teman-teman koalisi, saya kira memang kami ulang sekali lagi penerapan pasal 21 ini perlu pendalaman lebih jauh, perlu analisa lebih dalam terkait dengan unsur penerapan pasal 21,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (23/1).

Terkait delay system yang diakui oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham, kata Ali, pihaknya masih menunggu proses pendalaman dari Ditjen Imigrasi. KPK belum bisa menyimpulkan adanya faktor kesengajaan atau tidak terkait penyampaian informasi keberadaan Harun Masiku.

“Terkait apakah ada faktor kesengajaan kemudian tidak tercatat di dalam kembalinya HM dari Singapura,” ujar Ali.

Oleh karena itu, pihaknya akan mendalami terlebih dahulu laporan dari koalisi masyarakat sipil. Namun, pada prinsipnya setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti.

“Kita akan telaah lebih jauh, apakah di sana memang ada Pasal 21 ataukah tindak pidana yang lain,” jelas Ali.

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil melaporkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamomangan Laoly ke Direktorat Pengaduan masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menduga, Yasonna telah merintangi proses penyidikan atau obstuction of justice terkait dugaan merintangi proses hukum kasus suap pengurusan PAW Caleg DPI Perjuangan yang menjerat Harun Masiku.

“Hari ini kami bersama dengan koalisi masyarakat sipil antikorupsi melaporkan saudara Yasonna Laoly selaku Menkumham atas dugaan halangi proses hukum atau obstruction of justice yang diatur dalam pasal 21 UU Tipikor, dalam konteks kasus suap PAW anggota DPR RI dalam hal ini tersangka Harun Masiku,” kata anggota koalisi, Kurnia Ramadhana di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (23/1).

Kurnia menduga, terdapat kejanggalan terkait informasi yang diberikan Yasonna mengenai Harun Masiku. Hal ini mengenai keberadaan Harun Masiku yang sampai saat ini masih menjadi buronan KPK.

“Kami melihat ada keterangan yang tidak benar disampaikan oleh Yasonna dia mengatakan bahwa Harun Masiku telah keluar dari Indonesia sejak 6 Januari dan belum kembali, tapi ternyata ada data terkait dengan itu Harun Masiku sudah kembali ke Indonesia 7 Januari, tapi tidak ditindaklanjuti oleh Kemenkumham,” sesal peneliti ICW ini.

Dalam laporannya ke KPK, Koalisi membawa bukti dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan Yasonna berupa rekaman CCTV mengenai datangnya Harun Masiku ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

“Kami bawa CCTV yang sudah beredar di masyarakat, kedatangan Harun di Soetta 7 Januari 2020 itu kan sebenarnya perdebatannya. Nggak masuk akal alasan Kemenkumham,” tukas Kurnia.

Sementara itu, Menkumham Yasonna dan Kabag Humas Kemenkumham Ali belum juga menjawab konfirmasi dari JawaPos.com terkait dilaporkannya politikus PDIP tersebut ke KPK. Padahal telah dihubungin melalui sambungan telefon dan pesan singkat. (JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...